Buka Jambore Kampung Siaga Bencana se-DIY, Ini Harapan Khofifah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Hening Wasisto

TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka jambore kampung siaga bencana (KSB) se-DIY di komplek Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), Pundong Bantul, Sabtu (23/9/2017) petang.

Dijelaskan Khofifah, kampung siaga bencana merupakan community based penanggulangan bencana binaan Kementrian Sosial bersama Dinas Sosial DIY.

Dan jambore kali ini bertujuan untuk memantau dan mengasah kesiapsiagaan anggota KSB jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sehingga bila terjadi bencana tidak terjadi kegagapan.

"Kalau kita tidak membangun kemitraan strategis dengan masyarakat, any time kemungkinan muncul sewaktu ada bencana pasti terjadi kegagapan," katanya.

Adapun para peserta yang dilibatkan dalam jambore kampung siaga bencana ini adalah mereka-mereka yang berasal dari daerah yang berpotensi terjadi bencana alam di DIY.

Dari keterngan Khofifah, kampung siaga bencana ini bisa berbasis desa, antar desa, atau pun sub desa. Para anggota KSB ini dilatih untuk melakukan tindakan pasca terjadi bencana.

"Yang terpenting adalah bagaimana membangun harmony with disaster, sehingga kami harapkan anggota KSB ini bisa membangun kesiap siagaan di kampung masing-masing," tambahnya.

Sementara itu, Kasie Bantuan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial DIY, Sigit Alifianto membenarkan jambor ini bertujuan untuk memantau serta mengasah kesiap siagaan mereka dalam menghadapi bencana di wilayah masing.

Sigit menyebut, ada 34 KSB yang ikut dalam jambore selama dua hari ini. Mereka ini pilar-pilar masyarakat di daerah rawan bencana.

Di 34 KSB itu pula telah disiapkan sebanyak 34 lumbung sosial yang berisi alat penanggulangan bencana sementara. Seperti contohnya tenda, makanan, sandang, dan dokumen kebencanaan.

"Jadi mereka bisa langsung bergerak tidak perlu lagi menunggu bantuan dari pemerintah. Lumbung sosial ini sifatnya sementara untuk menunggu bantuan lebih besar dari pemerintah Kabupaten ataupun pemerintah pusat," katanya.

"Kami harap tidak ada lagi istilah pemerintah tdk langsung merespon setelah ada bencana," jelasnya. (*)