TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta menyatakan banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK diawali dari pelanggaran aturan yang berlaku.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam Kursus Politik Pancasila yang digelar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).

Menurut pria yang akrab disapa Giri itu, sebelum dicalonkan sebagai bupati, ia diberi pelatihan untuk memiliki integritas dalam menjalankan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku dan tidak melakukan korupsi.

Baca: Tsamara Amany Beberkan Alasan Berani Debat Fahri Hamzah

"Sebelum menjadi bupati kami 'digojlog' terlebih dahulu untuk memiliki integritas dan tidak boleh melanggat aturan. Kalau tidak mau kena OTT mudah saja, jangan langgar aturan, itu saja," tegas kader PDIP tersebut.

Ketatnya pengaruh partai juga terlihat dalam sikapnya terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.

Baca: Fadli Zon Tegaskan Pergantian Setya Novanto Tergantung Fraksi Golkar

"Partai tidak memberi bantuan hukum bagi kadernya yang positif terlibat dalam korupsi. Selain itu kami juga didoktrin bahwa gaji kecil cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tapi kalau gaji besar pasti tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup."

"Oleh karena itu kami bekerja untuk rakyat dan bukan untuk memperkaya diri," ujar Giri.

Baca: Polisi Patroli Cegah Warga dan Wisatawan Dekati Zona Bahaya Gunung Agung

Sepanjang tahun 2017 ini setidaknya ada enam kepala daerah yang terjerat OTT KPK antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Walikota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen, Walikota Batu Malang Eddy Rumpoko, dan yang terbaru Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi.