TRIBUNNEWS.COM - Sidang Umum AIPA ke 38 resmi ditutup oleh Presiden ke-38 AIPA sekaligus Ketua Parlemen Filipina, Pantaleon D. Alvarez di Manila, Filipina.

Sidang menghasilkan berbagai keputusan termasuk adopsi resolusi-resolusi usulan Indonesia mengenai penanganan sampah plastik di lautan, penguatan kapasitas AIPA serta pertumbuhan ekonomi inklusif dan inovatif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Presiden Rodrigo Roa Duterte berkesempatan menjadi Keynote Speaker pada penutupan Sidang Umum tahun ini.

Presiden Duterte menekankan bahwa pencapaian Visi Komunitas ASEAN 2025 membutuhkan keterlibatan semua pihak terutama dalam menerjemahkan Cetak Biru Komunitas ASEAN menjadi pertumbuhan inklusif yang memberikan kesejahteraan dan menjembatani perbedaan ekonomi antara negara-negara di Asia Tenggara.

Sebagai kawasan yang dinamis ASEAN menghadapi berbagai tantangan, baik tradisional maupun non-tradisional.

“Dalam konteks ini, AIPA seharusnya dapat memegang peran yang lebih signifikan bagi pencapaian Komunitas ASEAN. AIPA memiliki aset berharga yaitu 40 tahun kerjasama untuk meningkatkan solidaritas antar parlemen yang berkontribusi bagi terwujudnya ASEAN yang berorientasi pada rakyat,” demikian ditegaskan Presiden Duterte.

Penandatanganan Joint Communique yang memuat intisari persidangan secara komprehensif juga menandai penutupan Sidang Umum AIPA.

Joint Communique memuat juga posisi DPR RI atas krisis kemanusiaan yang melanda Myanmar sebagaimana disampaikan Ketua Delegasi, Dr. Fadli Zon, pada Sidang Pleno Pertama AIPA.

DPR RI mendorong percepatan penyelesaian damai, rekonsiliasi dan pemulihan stabilitas di Rakhine State, serta penanganan pengungsi Rohingya berdasarkan kemanusiaan dan hukum humanitarian internasional yang berlaku tanpa memandang etnis, ras, agama dan kewarganegaraan.

Agenda tahunan AIPA juga memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk melakukan dialog dengan negara peninjau.

Topik yang dibahas dalam dialog tersebut antara lain peningkatan kerjasama penanganan kejahatan transnasional terutama terorisme dan ekstrimisme, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, serta manajemen penanggulangan bencana.

Dalam dialog dengan Parlemen Eropa, anggota delegasi Indonesia Sartono Hutomo menyampaikan komitmen Indonesia bagi pembenahan sektor kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir.

Pembenahan menyentuh berbagai aspek termasuk aspek legislasi melalui RUU Perkelapasawitan tengah dibahas di DPR RI. Komitmen Indonesia ditunjukan pula dengan standar nasional pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang mencakup aspek legalitas, tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.