Surat Rekomendasi Cagub Jabar Belum Turun, Dedi Mulyadi Cerita Ada Permintaan Mahar Rp10 M
Namun, hal ini tidak diapresiasi pusat dengan tidak bergerak cepat mengusung Dedi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - DPD Golkar Jawa Barat bersama 27 DPC Partai Golkar se-Jawa Barat mendesak DPP Partai Golkar mengeluarkan surat penetapan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur pada Pilgub Jabar 2018.
Lambannya DPP Partai Golkar dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut membuat banyak kesimpangsiuran, mulai dari isu surat keputusan bodong sampai permintaan mahar Rp 10 miliar.
Selasa (26/9), ratusan kader dan pengurus DPC dan DPD Jawa Barat berkumpul di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Baca: Cerita Fredy Candra, Si Murid Gila yang Berangkatkan 65 Gurunya Pelesir ke Eropa
Mereka mengadakan pertemuan, membahas kondisi terkini elektabilitas Partai Golkar secara nasional yang menurun, sedangkan di Jawa Barat elektabilitasnya malah naik.
Namun, hal ini tidak diapresiasi pusat dengan tidak bergerak cepat mengusung Dedi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Dedi mengatakan para kadernya secara emosional menyatakan mundur, bahkan mengancam akan mengembalikan kartu anggota jika rekomendasi tersebut tidak kunjung turun.
Baca: Ini Fakta-fakta Mayat Gadis Nyaris Tanpa Busana, Identitas Korban Sampai Reaksi Keluarga
Menurut Dedi, semua emosi itu harus dikelola dengan cara memberikan koreksi untuk DPP Partai Golkar guna melakukan langkah, di antaranya menerbitkan surat rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
Selama delapan bulan, katanya, belum ada kejelasan dari DPP Partai Golkar mengenai nama calon gubernur yang diusung.
Selama itu pula, beredar banyak isu simpang siur di tengah ketidakpastian tersebut.
Bahkan sebelumnya beredar foto surat keputusan bodong yang menyatakan Golkar mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien pada Pilgub Jabar 2018.
Baca: Dua Jalur Pendakian Gunung Agung, Lewati Tempat Sakral Umat Hindu Bali
"Bahkan ada orang, bukan dari DPP, tapi seorang tokoh yang memiliki kedekatan dengan DPP, bilang, kalau saya tidak memenuhi permintaannya (Rp 10 miliar), rekomendasi tidak akan keluar. Saya akan sampaikan itu di DPP, dia dekat dengan siapa," katanya saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar, Selasa (26/9/2017).