Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rekomendasi Tim kajian elektabilitas Partai Golkar meminta Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dari jabatannya dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dinilai sebagai langkah bijak.

Pengamat politik, Sebastian Salang, mengatakan mudurnya Novanto akan berdampak positif bagi citra Partai Golkar dan Setya Novanto sendiri.

Baca: Nurdin Halid: Tak Ada Hubungan Hasil Prapradilan Setya Novanto Dengan Penundaan Rapat Pleno Golkar

"Langkah bijak demi kepentingan Pak Novanto dan kepentingan partai Golkar," ujar Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (28/9/2017).

Apalagi melihat kondisi Novanto yang kini sedang sakit parah dan menyandang predikat sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, tentu akan menjadi beban berat baginya.

"Rekomendasi itu antara lain untuk meringankan beban yang dipikul pak Novanto sendiri," kata Sebastian Salang.

Baca: Keponakan Setya Novanto Diperiksa KPK

Dengan mundur sebagai Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dapat berkonsentrasi terhadap upaya pemulihan kesehatan.

"Jika sudah sembuh atau sehat agar fokus pada urusan hukum yang menimpa dirinya," kata dia.

Lebih lanjut menurutnya Tim kajian elektabilitas Partai Golkar juga merupakan langkah manusiawi.

Orang yang sedang sakit dan punya persoalan hukum jangan ditambahkan bebannya untuk mengurusi partai yang sangat besar seperti Golkar.

Baca: Dedi Mulyadi Sebut Idrus Marham Sudah Kantongi Nama Peminta Mahar Rp 10 Miliar

Ia pun mengamini keberadaan Setya Novanto saat ini tentu mempengaruhi elektabilitas partai Golkar.

Menurutnya jika partai tidak diurus dengan baik karena pimpinannya sakit, kata dia, pasti partai akan keteteran menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Selain itu, citra partai Golkar akan semakin buruk jika pak Novanto tetap dipertahankan dengan kondisi sakit dan posisinya yang sedang bermasalah dengan hukum," jelasnya.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.

Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.