TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyebut ada institusi non-militer mencoba memasukan 5.000 senjata.

Peryataan tersebut sempat membuat gaduh karena dinilai meresahkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai momentum pernyataan Panglima sebagai langkah pemerintah untuk membenahi pengelolaan senjata.

Baca: Tokoh Muda Golkar: Pergantian Ketum Tidak Perlu Konfirmasi Setya Novanto

"satu hal yang perlu dicatat, negara perlu mencatat jumlah senjata di Indonesia. Pasalnya saat dimana-mana proxy war itu terjadi dimana-mana tentu berbahaya. Karena itu pembelian senjata perlu terkordinasi dengan baik," kata Johnny G Plate saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

Untuk itu, Johnny mengatakan pembelian senjata perlu dikontrol secara ketat terlebih saat ini pembelian senjata harus mendapat persetujuan TNI dan Polri.

Terlebih saat ini, lembaga-lembaga yang menggunakan senjata tidak hanya TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, Bea Cukai, akademi-akademi tertentu gunakan senjata.

Baca: Bilang Gak Kenal Anniesa Hasibuan Bos First Travel, Syahrini Disebut Amnesia

"Karena itu pembelian senjata perlu persetujuan institusi terkait, standar tempur harus persetujuan TNI, Kamtibmas harus persetujuan Polri dan Kemenhan untuk mengetahui berapa senjata yang ada di Indonesia," paparnya.

Simak video di atas.(*)