Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penentapan tersangka Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menambah daftar panjang kader Partai Golkar yang terjerat kasus Korupsi.

Kasus tersebut rupanya membuat elektabilitas dan citra Partai Golkar menjadi terpuruk.

Baca: Fakta Menarik Kasus Dirjen Perhubungan Laut, Uang Berceceran Di Kamar Mandi Hingga Lupa Asal Usulnya

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdi Halis saat memberi contoh penurunan elektabilitas Golkar ditahun-tahun sebelumnya.

Nurdin mengambil contoh dalam survey tahun 2012, Partai Golkar berada diatas 20 persen atau dua digit.

Namun, pada pemilu tahun 2014, Partai Golkar merosot bebas hingga 14 persen.

Baca: Setya Novanto Menang Praperadilan, Hakim Nyatakan Status Tersangka dari KPK Tidak Sah

"Sekarang-sekarang dua digit tapi lampu kuning, 10-12 persen katakanlah begitu. Ini dua digit tapi dua digit yang diambang yang sangat mengkhawatirkan," kata Nurdin Halid di temui di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).

Angka tersebut tentu rawan karena bisa jadi Golkar hanya memiliki elektabilitas pada angka 1 digit.

"Kalau nanti actualnya turun di 10 persen, itu kan berarti turun ke satu digit, itu yang saya katakan lampu kuning," katanya.

Baca: Yorrys: Hasil Praperadilan Tidak Pengaruhi Rekomendasi Penonaktifan Setya Novanto

Untuk itu, Nurdin mengatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Partai Golkar dan mencari trobosan meningkatkan elektabilitas.

"Partai Golkar di semua tingkatan harus mencari langkah-langkah terobosan untuk meningkatkan elektabilitas Partai dalam rangka memenangkan pemilu," kata Nurdin.