TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Mabes Polri membutuhkan dana hingga Rp 972 miliar untuk pembiayaan Densus Antikorupsi yang akan dirilis pada akhir tahun ini.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengatakan bahwa jumlah tersebut wajar untuk pembiayaan penindakan korupsi yang cukup banyak di tanah air.

Dirinya membandingkan dengan kasus korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri selama ini.

"Nah kalau kita hitung saja satu tahun Dittipikor dan sampai di tingkat Polres sekarang sudah lebih dari 1.000 lebih kasus korupsi," ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017).

Setyo mengatakan jika dana yang dianggarkan tersebut akan dikembalikan jika terdapat tersisa.

"Anggaran itu tidak harus habis. Kalau pun sisa itu bisa dikembalikan kepada negara. Rp 900 miliar ternyata dalam satu tahun tidak habis, bukan terus dibuat hura-hura. Ya ndak. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas," tambah Setyo.

Namun dirinya mengatakan bahwa dalam penyidikan kasus korupsi dibutuhkan dana yang sangat besar.

Dirinya mencontohkan penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

"Inget nggak dulu jemput Nazaruddin ke Cartegena (Kolombia). Itu sewa pesawat. Sewa pesawat berapa miliar? Kalau kita nggak ada anggaran masa kita mau pinjam dulu. Nggak mungkin," jelas Setyo.

Setyo mengungkapkan bahwa dana Rp 975 miliar tersebut digunakan untuk biaya transportasi, operasional, penginapan, dan logistik pasukan.

Selain penjemputan Nazarudin, Setyo juga mencontohkan dengan biaya operasi tangkap tangan Bupati Kutai Kartanegara Ritya Widyasari.

Setyo mengungkapkan bahwa KPK membutuhkan dana yang banyak untuk biaya logistik pasukan.

"Misalnya yang OTT ke Kutai, yang berangkat banyak tuh. Terus mereka minta bantuan ke Polda. Minta bantuan ke Polda itu di luar tugas sehari-hari teman di Polda. Pasti kan mereka kasih makan," jelas Setyo.