TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno soal penonaktifan Ketua Umum Setya Novanto. Pleno rencananya akan dilangsungkan Jumat (29/9/2017) malam.

"Besok malam jam 19.00 WIB pleno," kata Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, Kamis (28/9/2017) malam.

Baca: Banyak Kepala Daerah Korupsi, Suhendra: Pilkada Langsung Jangan Surut

Tim Kajian Elektabilitaa Partai Golkar sebelumnya merekomendasikan evaluasi kepemimpinan Novanto. Sebab, dari hasil kajian ditemukan bahwa elektabilitas Golkar merosot sejak Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.

Di samping itu, kata Yorrys, Novanto lebih baik fokus memulihkan kesehatannya. DPP akan mendengarkan jawaban Novanto hari ini.

"Rekomendasi kami kan ini saran, tapi soal keputusan itu kan di tangan dia (Novanto) karena dia masih ketua umum," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan, evaluasi kepemimpinan tetap dilaksanakan meski Novanto menang praperadilan. Adapun putusan praperadilan Novanto juga akan dibacakan Jumat.

"Nanti akan evaluasi. Seperti saya bilang seberapa jauh pengaruh (kasus korupsi) e-KTP ini terhadap kinerja partai khususnya elektabilitas dan popularitas. Tetap evaluasi (meski menang praperadilan)," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, kasus korupsi e-KTP telah menggerogoti elektabilitas Partai Golkar sehingga tidak bisa dibiarkan.

Ia menambahkan, praperadilan merupakan urusan pribadi Novanto sehingga Partai Golkar tak berhak mencampuri. Partai Golkar telah menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada Novanto.

Saat ini, rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Nurdin menambahkan, nantinya Ketua Umum atau Novanto sendiri yang akan memutuskan apakah setuju dengan rekomendasi tersebut atau tidak.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Jumat Malam, Golkar Gelar Pleno soal Penonaktifan Ketum Setya Novanto