TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Pengamat intelijen dan militer, Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan senjata SAGL kaliber 40mm sebanyak 280 pucuk dan amunisi granatnya sebanyak 5.932 butir yang dimasukkan ke kargo Bandara Soekarno-Hatta.

Padahal seharusnya, kata Connie, melewati Lanud Halim Perdanakusuma.

‎"Mengapa barang tersebut mengarah ke Cengkareng (Soekarno-Hatta), karena setahu saya tidak pernah boleh diizinkan sebuah cargo membawa barang seperti itu masuk wilayah bandara sipil tapi harus ke Air Force Base dalam hal ini (Lanud) Halim‎," kata Connie saat dihubungi, Minggu (1/10/2017).

Baca: Presiden Jokowi Tak Mau Komentari Urusan Senjata Polri

Dirinya menjelaskan ketika ada pesawat memasuki wilayah udara nasional s‎ebuah negara, maka harus ada clearance atau persetujuan dari negara tujuan dan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak.

Apalagi kargo tersebut contain bahan berbahaya seperti senjata dan lainnya yang beresiko meledak.

"Maka jelas, masuknya barang ini legal dan telah melalui proses air clearance. Jadi sudah diketahui otoritas pemberi air clearance kita yaitu Kemlu (Kementerian Luar Negeri), Kemhub (Kementerian Perhubungan) dan Mabes TNI," katanya.

Apalagi ketika senjata itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta disaksikan oleh beberapa satuan baik dari TNI maupun Polri.

Ia mengatakan air clearance dikeluarkan oleh tiga departemen lembaga yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Mabes TNI.

Baca: Jokowi Mengaku Sudah Tiga Kali Menonton Film G30S/PKI

Untuk itu menurutnya tidak bisa disebut bahwa senjata itu ilegal.

Sebelumnya, Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail menjelaskan senjata milik Polri yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta karena menunggu clearance atau persetujuan dari Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Badan Intelijen Strategis (BAIS) adalah organisasi yang khusus menanganiintelijen kemiliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

‎"Loh ini berarti Mabes TNI ngapain beri izin masuk, kalau perlu tidak usah diizinkan masuk dari awal. Tapi kalau memang tidak boleh, ya tidak begini caranya," katanya.

Lebih lanjut Connie mengaku khawatir jika barang berhaya tersebut tertahan di kargo Bandara Soekarno-Hatta.

"Keberadan materiil senjata yang datang dan berada di kargo Bandara Soetta kalau ingin dianalisa secara jujur tentu sangat rawan dan berbahaya, baik secara politik maupun kelembagaan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik Polri.

Barang tersebut kini masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.

Baca: Kisah Pierre Tendean Ditodong Pasukan Tjakrabirawa dan Berakhir Maut di Lubang Buaya

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).

Pengadaan senjata tersebut menurut Setyo semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.

"Kemudian proses berikutnya kemudian direview staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," kata Setyo.

Sebelumnya beredar kabar bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Dirinya membantah penahanan tersebut.

Menurut Setyo, pengadaan ini sudah diketahui Dankor Brimob Irjen Pol Murad Ismail dan BAIS TNI.

"Dankor Brimob sudah tahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, barang masuk dulu ke Indonesia kemudian untuk dikarantina dan dicek BAIS TNI. Lalu dikeluarkan rekomendasi TNI," kata Setyo