Untuk itu, diperlukan sinergitas program pembangunan yang disertai dengan komitmen, kolaborasi, dan peran aktif para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta Karya terus mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar akan permukiman layak huni sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi penyediaan air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan permukiman kumuh perkotaan.

Saat ini, berdasarkan data BPS, capaian akses air minum yang aman adalah sebesar 71,14% dan akses sanitasi layak baru mencapai 67,8%.

Sementara itu, indikator pencapaian akses sanitasi layak meliputi persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah, dan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta persentase penduduk terlayani sistem jaringan drainase skala kota.

Kemudian, dalam hal penataan bangunan dan lingkungan, indikator pencapaian pelayanannya ditunjukkan melalui penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai wujud penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal.

Penanganan permukiman kumuh perkotaan, indikator pencapaiannya adalah dengan pengurangan luasan kawasan kumuh. Sedangkan saat ini, progres penanganan kumuh telah mencapai 8,18% dengan target 0% luasan kawasan kumuh perkotaan.

“Kegiatan pembangunan yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur permukiman,” jelas Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.

Ditambahkannya, agar penataan kawasan perkotaan sesuai yang diharapkan, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan peran aktif masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya pada setiap tahapannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. 

Pemerintah memfasilitasi dan mendorong keswadayaan masyarakat serta dunia usaha dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau, untuk menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).