TRIBUNNEWS.COM - Berdasar data BPS yang dilansir Januari 2017, terdapat 10 daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.

Kesepuluh wilayah miskin itu sebagian besar ada di Indonesia bagian timur, diantaranya Papua (28,4%), Papua Barat (24,88%), NTT (22,01%) dan Maluku (19,26).

Sepuluh daerah ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum bisa dirasakan secara merata. Buktinya masih terdapat ketimpangan kesejahteraan daerah yang sangat nyata.

Yang lebih memprihatinkan, kesenjangan disinyalir menjadi pemicu lahirnya separatisme di beberapa wilayah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar, Selasa (3/10/2017), saat menyampaikan konferensi pers dalam rangka pelaksanaan simposium nasional dengan tema Revitalisasi peran DPD sesuai tugas konstitusionalnya.

Ikut hadir dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua Lemkaji Ahmad Farhan Hamid, dan Jafar HafsahN serta Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Simposium nasional sendiri akan dilaksanakan Rabu (4/10/2017), di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPR dan DPD RI. Beberapa undangan diharapkan hadir untuk menjadi nara sumber simposium. Antara lain, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Mendagri, Menteri Desa, Gubernur Sulsel, serta sejumlah pengamat.

Hasil simposium diharapkan menjadi pendorongan bagi pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan di daerah. Sekaligus menekankan peran DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai tugas konstitusi yang dimilikinya.

"Ada peran yang bisa dilakukan oleh DPD sesuai tugas konstitusionalnya. Antara lain menjadi pengawal bagi pelaksanaan dana transfer daerah. Apalagi, pelaksanaan dana transfer daerah ini belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lain", kata Rully menambahkan.

Peran mengawal dana transfer itu menurut Rully sangat tepat dilaksanakan oleh DPD. Menginat DPD merupakan Lembag perwakilan daerah, sehingga sangat pantas untuk memperjuangkan kepentingan daerah, baik didaerah sendiri maupun ditingkat nasional.