TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto akan segera memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pembelian senjata oleh Polri, yang informasinya sempat bocor ke masyarakat.

Kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2017), Wiranto mengaku tidak bisa memanggil pihak-pihak yang terkait hari ini antara lain karena salah satu pihak yakni Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berhalangan.

Pasalnya Panglima TNI harus berada di Cilegon, Banten, untuk menghadiri gladi resik HUT TNI.

"Saya akan paggil yang berkaitan dengan itu, mungkin sekarang belum bisa, karena  (Panglima TNI) masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya," ujarnya.

Informasi soal senjata, awalnya tersebar melalui pesan WhatsApp yang tidak jelas sumbernya.

Baca: Bahas Impor Senjata, DPR Ingin Pertemukan Panglima TNI dan Kapolri dalam Rapat Gabungan

Informasi tersebut menyebut bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Saat ini, senjata tersebut masih tertahan di gudang bandara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo sudah mengklarifikasi bahwa senjata yang saat ini masih berada di gudang Bandara Soekarno-Hatta adalah senjata yang dipesan oleh Polri.

Ia membantah jika senjata-senjata tersebut ditahan dan menurutnya pembelian senjata itu sudah sesuai aturan yang ada

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal  Gatot Nurmantyo menyebut ada pihak non-militer yang membeli senjata sebanyak 5.000 pucuk secara tidak patut.

Panglima TNI menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di sebuah acara yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dua pekan lalu.

Panglima TNI dalam pernyataannya tidak menyebutkan secara detail siapa yang dimaksud dan enggan mengklarifikasi pernyataan itu ke wartawan.

Pernyataan Gatot Nurmantyo  akhirnya memaksa Wiranto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan klarifikasi.