Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arahan Presiden Joko Widodo untuk TNI dalam menerapkan politik negara dinilai sebagai hal yang tidak perlu ditanggapi.

"Presiden itu kan pengarahan kepada Prajurit, pengarahan kepada TNI. Itu tidak boeh ditanggapi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto usai menghadiri HUT ke-72 TNI, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Apa yang disampaikan Presiden dalam acara HUT TNI, adalah amanat seorang panglima tertinggi, kepada para prajurit penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Ketika Panglima TNI Nonton Film Merah Putih Memanggil

Amanat tersebut termasuk perintah Presiden agar prajurit TNI selalu setia kepada sumpah prajurit.

"Sangat logis dan wajar kalau seorang bapak, seorang Panglima selalu mengingatan kepada prajurit apa yang selalu taat kepada yang disumpahkannya," ujarnya.

"Pesannya adalah, presiden sebagai bapak dan panglima TNI mengingatkan bahwa mereka adalah Bhayangari bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai pengawal dan bangsa Indonesia," katanya.

Baca: PBNU : Negara Kuat Jika TNI dan Rakyat Bersatu

Dalam sambutannya di upacara HUT ke-72 TNI, Presiden Joko Widodo menuntut sejumlah hal kepada para prajurit TNI.

Selain mengharapkan prajurit yang profesional, Presiden berharap prajurit yang menjalankan politik kenegaraan dan setia kepada sumpahnya sebagai seorang prajurit.