Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menanggapi keluhan dari Presiden Joko Widodo dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai BUMN yang banyak memiliki banyak anak usaha.

Rini menyebutkan masalah itu juga menjadi perhatiannya ketika saat ini memimpin kementerian BUMN.

"Presiden mengatakan kita ada 800 anak perusahaan, betul itu salah satu yang saya komplain," ucap Rini saat menggelar bincang santai dengan media di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan,  Kamis (5/10/2017).

Baca: Hadiri HUT TNI Ke-72, Agus Yudhoyono: Saya Bangga Sekali 16 Tahun Menjadi Bagian TNI

Rini menyebutkan untuk menangani masalah tersebut, dirinya membentuk holding atau menyatukan BUMN yang berada di dalam sektor yang sama.

Pada kesempatan tersebut Rini mencontohkan holding yang dibentuk adalah holding Rumah Sakit yang juga baru diketahuinya jumlah rumah sakit berplat merah mencapai 70 unit.

"Kita buat subholding rumah sakit ternyata ada 70 RS. Banyak karena misalnya Semen Padang saat melakukan aktifitas ternyata  disana tidak ada rumah sakit yang memadai jadi mereka bangun,"  ucap Rini Soemarno.

"Antam di Halmahera juga bangun. Ini harus di standarisasi kualitasnya ini harus jadi RS BUMN," sambung Rini Soemarno.

Sebelumnya pada, Selasa (3/10/2017) malam dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KADIN Indonesia, didepan Presiden Joko Widodo, Roslan mengeluhkan jumlah BUMN dan anak usahanya terlalu banyak sehingga mengambil porsi dari pihak swasta bahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca: Unik, 90 Persen Ibu Rumah Tangga di Dusun Ini Berprofesi Merajut

"BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800, dan itu mohon maaf,  mengambil banyak porsi swasta dan UMKM, karena kita tahu BUMN ada katering, pakaian dibikin cicitnya mereka, itu kan jatah UMKM. Kami minta bumn kembali ke core bisnisnya," pungkas Roslan.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar BUMN di-merger agar meminimalisir banyaknya jumlah BUMN.

"Saya sudah perintahkan kemarin (kepada menteri), yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blakblakan seperti itu," tutup Jokowi.