TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengungkap ada sejumlah kebijakan para menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang tidak pro-umat Islam.

Dirinya mencontohkan, ada menteri yang membolehkan membaca Alquran dengan menggunakan langgam Jawa.

Kemudian ada menteri yang menganjurkan menghormati orang yang tidak berpuasa.

Selain itu, kata Djan, ada pula kebijakan menteri ingin menghapus kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP).

"Walaupun pada akhirnya alhamdulilah dibatalkan oleh Bapak Presiden," kata Djan saat jadi pembicara diskusi bertema "Peran Partai Islam dalam Pembangunan Nasional" di VIP Lounge Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/10/2017).

Djan menegaskan, dari sekian banyak para pembantu Jokowi, yang paling parah adalah kebijakan Menkumham Yasonna Laoly.

Baca: OTT di Sulut, Hasil Kerjasama KPK dengan MA

Dirinya menilai, kebijakan Menkumham membunuh hak partai politik umat Islam. Bahkan, kebijakan ini jauh lebih kejam dari pembunuhan umat Islam di Rohingya.

Menurutnya, Menkumham diduga ingin melenyapkan partai Islam di bumi nusantara dengan berani melanggar undang-undang dan sumpah jabatan.

"Hal itu dilakukan dengan tidak memberikan SK kepada PPP hasil Muktamar Jakarta yang sudah mempunyai keputusan MA Nomor 504 dan mahmakah partai yang sesuai dengan UU Partai Politik," kata Djan.

Dengan kondisi demikian, Djan kasihan dan prihatin kepada Presiden Jokowi karena memiliki menteri-menteri yang tidak pro-umat.

Padahal, kata Djan, Jokowi merupakan sosok yang peduli dengan umat Islam. Dia mengaku sangat kenal Jokowi sejak jadi wali kota Solo, gubernur Jakarta hingga presiden.

"Saya tahu Presiden Jokowi sangat mencintai umat Islam, itu terbukti dengan program-program beliau yang berpihak ke umat Islam dan bersentuhan langsung dengan umat Islam," kata Djan.