TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengaku pihaknya menyesalkan penangkapan kadernya oleh KPK.

Sekaligus, prihatin atas kejadian OTT oleh KPK terhadap anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM).

"Kami menyesalkan dan prihatin atas kejadian yang menimpa ini," ujarnya, Sabtu (7/10/2017).

Sementara itu, Politisi Golkar lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi mencoba menghubungi rekannya, AAM melalui sms. Namun, tidak ada balasan dari yang bersangkutan.

"Ini sudah di-sms tapi belum balas," kata dia saat ditemui.

AAM, dikabarkan telah ditangkap oleh KPK karena telah diduga melakukan suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara berinisial S.

Baca: Aditya dan Hakim Sudiwardono Bikin Janji Bertemu untuk Serah Terima Uang, Kodenya Pengajian

Suap dimaksudkan agar S yang menjadi Majelis Hakim mengabulkan banding yang diajukan seorang terdakwa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief membenarkan dalam OTT ini, tim Satgas KPK menangkap aparat penegak hukum dan politisi.

"Kami konfirmasi, ada tim KPK yang turun ke lapangan. Jumat tengah malam KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan," terang Syarief.

Informasi yang dihimpun, KPK menyita uang tunai sekitar 10.000 dolar Singapura.

Uang itu disita dari sebuah mobil milik salah seorang pihak yang turut ditangkap di Jakarta.
Uang di dalam mobil itu bukanlah pemberian pertama. Terdapat sejumlah pemberian lain yang jika dijumlah totalnya lebih dari ratusan ribu Dollar Singapura.

Diduga AAM menyuap S, Ketua Pengadilan Tinggi Manado agar memenangkan ibundanya, MMS dalam banding.

Baca: Keluarga Sudah Tak Bisa Hubungi Aditya Sejak Pagi

MMS adalah terdakwa dalam korupsi TPAPD Bolaang Mongondow dan telah divonis bersalah di tingkat pengadilan pertama atau Pengadilan Tipikor Manado.

Komisioner KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim satgas KPK, merupakan hasil kerja sama dengan pihak Mahkamah Agung.

Pasalnya, dalam OTT kali ini, didapati seorang penegak hukum yang bertugas di pengadilan tinggi.

"KPK berkoordinasi dengan MA. Ini merupakan kerja sama dengan MA," jelas dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenang Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Bobby Adhitio Rizaldi tak memungkiri, OTT yang dilakukan KPK mempengaruhi elektabilitas partainya.

Ia berharap, Golkar akan lebih selektif dalam menjaring calon anggota legislatif yang akan mendaftar.

"Memang di tahun politik seperti ini kerja partai untuk meningkatkan elektabilitas memang sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya seperti tadi, OTT, atau pelanggaran-pelanggaran tersebut," ujar Bobby.

Dalam pencalonan legislator nanti, akan dipilih calon yang memiliki kapasitas elektoral. Juga politisi yang berintegritas agar menjadikan partai lebih baik.

"Dalam mapping pencalegan itu, dari 300 persen dari jumlah kursi, kita sedang siapkan dan kita sedang sisir yang berintegritas memiliki kapasitas elektoral yang kuat dan juga nantinya bisa membawa citra partai menjadi lebih baik daripada sekarang," jelasnya.

Anggota Komisi I DPR ini juga menuturkan Golkar sempat mengalami penurunan elektabilitas dari berbagai lembaga survei pada 2016.

Seperti pada survei SMRC yang baru rilis, Golkar mendapatkan angka 11,4 persen.

"Efek itu ada, tapi alhamdulillah kami masih bertahan," katanya lagi.

Aditya Anugrah Moha adalah politisi Golkar terkini yang dicokok KPK. Aidtya diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, Sudiwandono untuk membebaskan sang bunda, Marlina Moha, anggota DPRD Sulut yang berstatus terdakwa korupsi dan kini masuk tahap banding.

Aditya, adalah politisi kedelapan yang dicokok KPK.

Berikut nama-nama politikus Partai Golkar yang lebih dulu resmi berstatus tersangka oleh KPK.

1. Markus Nari menjadi tersangka dua kasus, korupsi e-KTP dan dugaan menghalangi penyidikan e-KTP.
2. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno
Diduga melakukan pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah.
3. Ridwan Mukti adalah Gubernur Bengkulu
Bersama istrinya, Lily Martiani Maddari, diduga melakukan suap fee proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong senilai Rp 37 miliar.
4. Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali
5. Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi
6. Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. (tribun/eri/nic/ther)