Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Calon Presiden 2019

Pengamat: Presidential Threshold 20-25 Persen Upaya Penguasa Jegal Lawan Politik

Kini kata Pangi harapan untuk membatalkan ambang batas calon presiden 20-25 persen ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pengamat: Presidential Threshold 20-25 Persen Upaya Penguasa Jegal Lawan Politik
ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA
Ketua DPR Setya Novanto (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) mengetuk palu saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-undang Pemilu tahun 2019 telah disahkan. Dalam UU itu diputuskan lima hal utama yakni presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi per dapil, dan metode konversi suara saint lague murni.

Khusus untuk ambang batas calon presiden (Presidential Threshold), angka 20-25 persen dinilai sebagai upaya pemerintah untuk membendung dan menjegal lawan-lawan politik.

"Presiden threshold 20 persen hanya akal-akalan penguasa. Bagaimana logikanya tiket yang sudah dirobek bisa dipakai kembali. Terkesan memaksakan kehendak. Presiden threshold tujuan tidak lain menjegal calon lain sebagai capres, sehingga calon yang akan bertarung paling banyak tiga calon capres dan cawapres, dan bukan tidak mungkin dua calon saja, jadi ini adalah akal-akalan dan tindakan manipulatif pemerintah berkuasa, yang jadi capres dan cawapres lo lagi, lo lagi," ujar Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam pernyataannya, Senin(9/10/2017).

Kini kata Pangi harapan untuk membatalkan ambang batas calon presiden 20-25 persen ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK lanjut Pangi adalah benteng terakhir penjaga keadilan dan demokrasi di NKRI.

"Jangan sampai masyarakat hanya disajikan atau dihadapkan menu lo lagi lo lagi, sekarang masyarakat butuh menu saji prasmanan yang lebih variatif dan capres dan cawapres alternatif, dengan harapan bisa menaikkan tingkat partisipasi politik dengan menekan angka golput ideologis, teknis dan golput administratif, namun kalau menunya tidak beragam, lo lagi lo lagi bisa masyarakat mulai jenuh dan bosan karena kering tokoh alternatif," ujar Pangi.

Dengan capres dan cawapres yang lebih beragam dan variatif menurut Pangi diharapkan bisa menaikkan angka partisipasi masyarakat dalam pertarungan kontestasi elektoral pilpres 2019, karena ada calon alternatif, sosok yang baru dan segar, masyarakat juga butuh penyegaran dan capres cawapres baru.

"Namun saya melihat PT 20 persen adalah cara pemerintahan membendung agar tak muncul tokoh baru atau figur alternatif, sudah mulai mengarah kesana saya melihatnya," kata dia.

Ikuti kami di
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas