TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung enggan bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor) bentukan Polri. 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, jika bergabung Densus Tipikor, ada kekhawatiran Kejaksaan Agung dinilai sebagai saingan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Menghindari ada anggapan nanti ini (bergabungnya kejaksaan ke Densus Tipikor) dianggap saingan KPK," kata Prasetyo, saat rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Apalagi, memang belum ada dasar hukum penyatuan Polri dan Kejaksaan dalam sebuah lembaga untuk memberantas korupsi.

Oleh karena itu, Kejaksaan memilih tetap berpegang pada KUHAP yang mengatur bahwa Kejaksaan menerima hasil penyelidikan dan penyidikan dari Polri untuk diproses.

"Karena untuk menyatukan diri dengan Densus yang ada, terutama terkait independensi dan juga belum ada undang-undangnya sebagai dasar penyatuan itu," lanjut dia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri tak masalah jika Kejaksaan Agung tak ingin ada fungsi penuntutan pada Densus Tipikor yang akan dibentuk Polri.

Baca: Kartu Seluler Pakai NIK Cegah Teroris Ledakkan Bom

Pernyataan ini menanggapi keinginan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan kepada Kejaksaan.

"Kalau jaksa tidak mau terlibat, ya tidak apa-apa. Sekarang kan kami juga punya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/9/2017).(Rakhmat Nur Hakim)

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Khawatir Dianggap Saingan KPK, Kejagung Enggan Gabung Densus Tipikor