TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional memuji program Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan Bulan Tertib Trotoar.

Kalau Anda sempat perhatikan, beberapa trotoar di ibukota dikawal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seperti di Rawamangun, Jakarta Timur dan Diponegoro, Jakarta Pusat, agar tak dijejali pedagang kaki lima yang saban sore nongkrong menjajakan dagangan.

Namun, begitu mengecek ke lapangan, kebijakan itu tak berpengaruh banyak bagi pengguna trotoar, apalagi penyandang disabel.

Mengapa? Berikut kisah lengkapnya seperti dilansir dari Program Saga produksi Kantor Berita Radio (KBR).

Sejumlah disabel dari Gerakan Aksesbilitas Umum Nasional (GAUN) tengah mengenakan rompi dan topi berwarna hijau menuju Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat –atau lebih tenar dengan sebutan Jalan Sabang.

Para disabel itu bakal melintasi jalur pejalan kaki untuk disabilitas, yang dibangun Pemprov DKI Jakarta.

Gerakan mereka dinamai Susur Trotoar. Mereka berharap dengan menyusuri secara langsung, bisa diketahui apakah trotoar sudah ramah. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir pemda lagi gencar-gencarnya memperlebar dan memperbaiki trotoar.

Tapi, begitu sampai jejeran mobil mengepung trotoar sehingga sulit untuk lewati. Bukan salah pemilik mobil atau motor juga, menutupi trotoar. Sebab, daerah tersebut memang parkiran resmi.

Yogi Matsuni, penyandang tuna netra, mengaku tak kaget. Pria berusia 44 tahun ini malah mempertanyakan program pemda.

"Artinya ini bukan hanya tidak bisa akses yah tetapi tidak ramah untuk berjalan. Karena kalau kita perhatikan di seberang sana, ada ruang pejalan kaki tetapi dipakai juga untuk parkiran sehingga otomatis kita sebagai pengguna jalan harus mendekati arah atau bahkan pada aspal jalan, ini menurut saya sebagai tuna netra bukan hanya tidak akses, tetapi juga tidak ramah," ucapnya.

Hal yang sama juga dialami penyandang tuna netra, Trias Widiastuti. Kata dia, guiding block –yaitu jalan pemandu berwarna kuning dan bertekstur, nyaris tak teraba lagi, dimakan usia.

"Di situ tidak ada guiding block saat saya raba pakai sepatu, harusnya kan terasa kalau ada. Terus saya orientasi pakai tongkat dan di sepanjang jalan itu banyak mobil, kan itu bahaya, apalagi aktifitas saya biasanya sendirian. Jadi saya kemana-mana selalu naik angkutan umum dengan kondisi jalan yang seperti itu sangat membahayakan. Padahal katanya Pemda DKI sudah membenahi struktur untuk pejalan kaki disabilitas," ucapnya.

Sepanjang 2017, Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun trotoar sepanjang 80 kilometer. Trotoar itu dibangun di lima wilayah kota administratif.

Beberapa jalur pedestrian yang dibangun antara lain Kawasan Istiqlal dan Jalan Veteran (Jakarta Pusat); Jalan Mahakam, Jalan Barito, dan Jalan Kyai Maja (Jakarta Selatan); Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Jalan Jatinegara Timur (Jakarta Timur); Kawasan Kota Tua dan Sunter (Jakarta Utara); serta Jalan Kyai Tapa (Jakarta Barat).

Dari target 80 kilometer, yang tercapai sejauh ini baru 35 persen atau 28 kilometer. Diharapkan pembangunan semua trotoar rampung pada Desember mendatang. Adapun total anggaran untuk pembangunan trotoar mencapai Rp412 miliar yang berasal dari APBD 2017.

Di akhir Susur Trotoar, Ketua Gerakan Aksesbilitas Umum Nasional (GAUN), Ariani Soekanwo, trotoar di Jakarta masih jauh dari ramah dan nyaman untuk disabel. Itu mengapa, baginya penting melibatkan disabel merencanakan program semacam ini.

"Kita ingin dari GAUN ini dimasukkan dalam sistem kerja dari Bina Marga dan sistem anggaran. Karena kalau kita lihat memang mereka kontraktor membangun secara profesional, tetapi kita kan juga harus memantau dan mencek serta audit soal itu secara profesional tapi kendala biaya. Jadi itu kenapa kita harus dilibatkan, terutama dalam mengawal dan mengujicoba fasilitas yang sudah dibangun ini," ujarnya.

Catatan lain, pemda wajib mengedukasi publik menjaga pedestrian dan segala fasilitas penunjangnya. Dan, memastikan trotoar tak kembali disalahgunakan untuk berdagang.