TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 diikuti 101 daerah: 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota, dengan melibatkan 44,4 juta pemilih.

Pilkada serentak tahun ini juga diikuti 310 pasangan calon, baik cagub, cabup hingga cawalkot dan para wakilnya, dengan total APBD hingga Rp 5,8 triliun.

Berdasarkan keterangan tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo yang diterima Tribunnews, Sabtu (14/10/2017), jumlah pasangan yang mengikuti kontestasi demokrasi ini lebih banyak daripada tahun 2015.

Baca: KPK: Kolaborasi dengan Densus Tipikor Baik untuk Pemberantasan Korupsi

"Tingkat partisipasi meningkat tajam rata-rata 74,2 %, dibanding tahun 2015 pada angka 65-70%. Secara umum, Pilkada berjalan sukses dan terjadi lonjakan tingkat partisipasi yang tinggi pada beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta," kata Mendagri.

Walaupun bejalan lancar, menurut Tjahjo, terjadi PSU di 71 TPS, serta konflik pasca pilkada pada 5 kab di Papua. Beberapa catatan terkait pilkada Serentak 2017 menurut Kemendagri :

- Meningkatnya animo masyarakat terhadap Pilkada, walau pada bebreapa daerah masih terkendala dengan E-KTP. Kebijakan SUKET cukup efektif utk mengatasinya.

- Dari 310 paslon yg berkompetisi, masih belum berkembang budaya siap kalah dan siap menang, terjadi PSU pada 71 TPS, serta mengerahkan massa tdk menerima kekalahan yg anarkis.

- Perlu penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara, karena sebanyak 37 pengaduan ke DKPP, terkait dengan penyelenggara.

- Parpol harus memberikan pendidikan politik yang lebih baik, Dari 310 paslon, 241 diusung parpol, 69 paslon tidak melalui parpol. Jumlah ini meningkat dari th 2015.

- Peran media massa perlu dioptimalkan utk pilkada yang lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu bersinergi dengan asosiasi media-media.

- Dukungan pemerintah untuk memetakan potensi konflik dan identifikasi kerawanan pra dan pasca pilkada, harus dioptimalkan. Perkuat koordinasi dengan BIN Daerah dan kepolisian di daerah.