Usai Hadiri Pelantikan Anies-Sandi, Yusril Datang ke KPU Daftarkan PBB Jadi Peserta Pemilu
"Kami serahkan adalah beberapa boks, 3 boks data DPP PBB, sisanya data tentang 514 cabang PBB di tanah air,"
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2019, Senin (16/10/2017).
Partai yang kini dikomandoi Yusril Ihza Mahendra tersebut datang ke KPU tepat pukul 15.00 WIB sebelum penutupan pendaftaran peserta Pemilu Tahun 2019 pada pukul 24.00 WIB.
"Kami seharusnya datang setelah magrib. Hari ini ada sidang di Mahkamah Konstitusi, kami sedang hadapi sidang dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Kami agak telat ke sini," ujar Yusril.
Baca: Yusril Berharap Di Masa Anies-Sandi Tidak Ada Kisruh dan Kesewenang-wenangan Terhadap Rakyat Kecil
PBB menyerahkan berkas pendaftaran dan persyaratan kepada Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra.
"Kami serahkan adalah beberapa boks, 3 boks data DPP PBB, sisanya data tentang 514 cabang PBB di tanah air," katanya.
Menurut dia, seluruh cabang kabupaten dan kota malam ini sudah lengkap dan diserahkan kepada KPU.
Baca: Novel Baswedan: Miryam S Haryani Telah Ungkapkan Seluruh Fakta e-KTP
Kemudian data 86 persen kecamatan di seluruh tanah air yang diminta 50 persen pihaknya menyerahkan sebanyak 86 prsen.
"Kabupaten kota kalau tidak salah dipersyaratkan 75 persen, tapi kami serahkan 100 persen," ujar Yusril.
Lanjutnya, data keanggotaan PBB yang tersebar di seluruh Indonesia juga diserahkan.
Sejauh ini keanggotaan Partai berlambang Bulan Bintang ini telah mencapai 235.589 orang.
Baca: Sumarsono Sebut Pergantian Gubernur Tidak Seperti Pergantian Presiden
"Kami serahkan data anggota PBB, sampai saat ini sesuai ktentuan UU yqng berlaku yaitu satu per seribu penduduk kabupaten kota maka hari ini kami serahkan data 235.589 orang anggota PBB di seluruh tanah air," kata Yusril.
Ia menambahkan, keseluruhan persyaratan yang diminta UU dan KPU telah diserahkan.
"Sudah kami serahkan dan tinggal dicek saja karena partai yang sudah di verifikasi tahun 2014 menurut UU sudah tak perlu diverifikasi, dicek lagi saja. Keterwakilan perempuan dari pusat ke daerah itu jumlahnya 32.77 persen sedangkan diminta UU adalah 30 persen," kata Yusril.
