TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Kementerian Luar Negeri angkat bicara mengenai dibukanya sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat soal tragedi 1965.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir mengatakan Pemerintah Indonesia masih perlu melakukan pengecekan dokumen yang dimaksud.

"Kita perlu melihat, mengecek, apakah dokumen itu tepat akurasinya dan akses informasinya tepat, dicek dulu, sebelum bisa disimpulkan sebenarnya yang terjadi pada masa itu," ujar Arrmanatha di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Baca: Komisi I DPR Tunggu Struktur Organisasi BSSN dari Pemerintah

Lanjutnya, ia belum mengetahui detail dokumen yang dirilis beberapa media, merupakan laporan komunikasi Kedutaan Besar Amerika pada periode tragedi tersebut.

"Saya belum mengetahui detail dokumen. Itu bisa merupakan pandangan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menjabat selama tahun 1963-1965, jadi kita cek dulu," ujar Arrmanatha.

Ia menegaskan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya rekonsiliasi terkait tragedi 1965.

Diketahui dari media Internasional BBC, ada tiga lembaga yang menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika terkait pembunuhan pasca 1965.

Baca: Kemensos Usulkan 9 Nama Pahlawan Nasional Terbaru

Tiga lembaga tersebut, yakni National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), keduanya lembaga nirlaba, dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Sejumlah dokumen berisi catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968.

Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.