TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti School of Transnational Governance European University Institute Erwin Natosmal Oemar menilai benar pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri belum diperlukan sekarang ini.

Menurut Kalla, pemberantasan Korupsi sebaiknya difokuskan di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Erwin Natosmal Oemar menegegaskan tanpa adanya Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) pun, selama ini Kepolisian punya kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi.

"Biarkan saja KPK bekerja. Jika Polisi ingin memberantas korupsi, tanpa adanya Densus pun, selama ini Kepolisian punya kewenangan kan," tegas pegiat antikorupsi ini kepada Tribunnews.com, Rabu (18/10/2017).

Baca: KPK Yakin Polri Tidak Bakal Jemput Paksa

Erwin melihat bahwa poin utama Wapres lebih anggaran Densus yang luar biasa, yakni Rp2,6 Triliun.

"Dengan anggaran sebesar itu dan output yang tidak terlalu jelas, ini adalah pemborosan," ujarnya.

Pada sisi lain, imbuhnya, keberadaan Densus ini merusak sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara konseptual, kehadirannya bermasalah.

"Bagaimana mungkin penuntut umum bisa dibawah penyidik? Kita bisa jadi tertawaan dunia," katanya.

Kehadiran KPK sebenarnya, menurutnya, untuk menuntaskan hal-hal semacam ini. Ada proses peradilan pidana dari hulu sampai hilir yang terintegrasi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi sikap Kejaksaan Agung yang menolak jaksa bergabung dengan Densus Antikorupsi yang akan dirilis oleh Polri pada akhir tahun ini.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku tidak mempermasalahkan penolakan dari Kejaksaan Agung tersebut.

Namun dirinya berharap di kejaksaan dibentuk tim khusus yang menangani penuntutan seperti yang diterapkan pada Densus 88 Antiteror.

"Kalau tidak satu atap tidak masalah, tapi ada mungkin dibentuk tim khusus berkontak langsung berinteraksi langsung sejak langkah penyelidikan yang awal," ujar Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017).

Tito berharap kejaksaan membentuk satuan tugas seperti Satgas khusus penuntutan terorisme yang selama ini bermitra dengan Densus 88.

"Satgas penuntutan terorisme namanya yang mereka sudah berparalel bermitra dengan Densus 88 sehingga berhadapan dengan perjanjian teror sejak dini," tutur Tito.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri belum diperlukan sekarang ini.

Menurut Kalla, pemberantasan Korupsi sebaiknya difokuskan di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

‎"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (17/10/2017).

Menurut Kalla, jangan sampai pembentukan Densus Tipikor hingga ke wilayah memicu rasa takut pejabat dalam mengambil keputusan.

Takutnya pejabat mengambil keputusan akan menghambat pembangunan.

‎"Kita juga haruslah hati-hati juga jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan," katanya.

Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi diperlukan objketifitas.
Pemberantasan korupsi tidak kemudian menyapu semuanya sehingga membuat pejabat atau pengambil kebijakan takut.

‎"Iya itu difokuskan dulu lah si KPK itu, KPK dibantu, dan sambil bekerja secara baik‎," ujarnya.