TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto berkomentar mengenai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai Densus Tipikor tidak perlu.

Menurutnya, pembahasan tersebut sudah dikonsultasikan ke kementerian terkait.

Wiranto menyebut sekelas Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pasti mengkonsultasikan segala sesuatunya ke bawahan mereka.

Baca: Dikirim ke Surabaya, Kajari Pamekasan Siap Disidang

"Kalau Wapres atau Presiden itu diulas oleh para menteri, itu pasti pertimbangan beliau balik-baik, dan ditanyakan kepada menteri, dan muncul ungkapan itu," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017),

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla menyebut hal tersebut, saat ditanya oleh wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, kemarin, Selasa (17/10).

Ia menganggap pemberantasan korupsi harus tetap difokuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jusuf Kalla mengaku khawatir, jika pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan baik, hal itu justru memperpanjang birokrasi dan membuat ketakutan para pengambil keputusan.

Baca: Kemensos Usulkan Sembilan Nama Pahlawan Nasional Terbaru

Dengan demikian, pembangunan nasional bisa terhambat.

Pembentukan Densus Tipikor sendiri menurut Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, membutuhkan Rp 2,6 triliun, dengan rincian RP 786 belanja barang dan jasa, serta Rp 1,55 triliun belanja modal.

Kapolri berencana memaparkan hal tersebut di hadapan Presiden.