TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi pembicara dalam Seminar Sekolah Sespimti Polri Dikreg ke-26 Tahun 2017 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Dalam seminar yang bertema "Harmonisasi Paradigma Kebijakan Institusi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional" itu Tito meminta kepolisian di daerah untuk turut serta menciptakan iklim ekonomi yang bagus bagi investor.

"Jangan ketika ada investor yang hadir kemudian polisi berpikir apa yang bisa saya dapat, bisa dicopot nanti. Pihak polisi juga harus membuka diri agar investasi berjalan di daerah," katanya.

Tito mengatakan jangan sampai ada isu yang mengatakan bahwa iklim investasi di Indonesia tidak baik sehingga membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

"Saya minta polisi di daerah jangan 'ngerjain' investor di daerah, ada yang permasalahkan imigrasi pegawainya, mempermasalahkan tanah, dan lain sebagainya. Hal itu membuat investor bisa menarik uangnya dari Indonesia dan yang paling parah mengatakan kepada ketua kamar dagang negara masing-masing bahwa iklim investasi di Indonesia tidak baik," ujarnya.

Baca: Sandiaga Memberi Hormat saat Berlari Lewat Kantor Luhut, Kok?

Tito mengatakan bahwa saat ini tidak dapat dipungkiri Indonesia harus menarik investasi agar pembangunan infrastruktur di dalam negeri bisa menunjang untuk perbaikan ekonomi.

Karena menurutnya tidak mungkin semua biaya pembangunan infrastruktur diambil dari APBN.

Dan menurutnya Indonesia juga tidak dapat memungkiri bahwa peluang investasi banyak berdatangan dari negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Sehingga bagi Tito penting bagi masyarakat menahan diri agar tidak termakan isu sensitif 'asing dan aseng' yang dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

"Memang yang sedang banyak uang adalah Cina, Jepang, dan Korea Selatan, jangan sampai uang mereka lari ke negara lain. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah susah payah datangkan investor tapi karena isu itu tidak jadi dan kita pakai APBN lagi."

"Pakai APBN pun dipermasalahkan, bisa capek kita. Oleh karena itu sebaiknya kita masyarakat Indonesia, termasuk Polri membantu semaksimal mungkin dan tidak memikirkan apa yang bisa kita dapat tapi berpikir apa yang bisa didapat negara dari investasi," katanya.