Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Densus Tipikor, Kapolri: Saya Tidak Mau Komentar Sepotong-sepotong

"Menenai Densus Tipikor saya tidak mau berbicara sepotong-sepotong, karena saya punya pengalaman berbicara sepotong-sepotong, dengarnya juga sepotong"

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Soal Densus Tipikor, Kapolri: Saya Tidak Mau Komentar Sepotong-sepotong
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Rapat kerja tersebut membahas sejumlah penanganan kasus yang menjadi perhatian publik, khususnya aksi terorisme, korupsi dan peredaran narkoba. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik keberlanjutan rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di tubuh Kepolisian Republik Indonesia membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan berbicara sepotong-sepotong kepada awak media.

Karena ia tidak mau juga pernyataannya yang hanya sebagian mengenai rencana pembentukan Densus Tipikor hanya diterima dan ditanggapi secara sepotong-sepotong.

"Menenai Densus Tipikor saya tidak mau berbicara sepotong-sepotong, karena saya punya pengalaman berbicara sepotong-sepotong, dengarnya juga sepotong, komentarnya juga sepotong-sepotong," tegasnya saat ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Oleh karena itu ia akan menjelaskan hal tersebut secara utuh kepada beberapa media massa.

"Nanti saya akan membuat wawancara khusus dengan beberapa media, supaya lengkap," ujarnya.

Sebelumnya rencana Polri untuk membentuk Densus Tipikor mendapat penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla karena keuangan pemerintah sudah diawasi oleh enam institusi yaitu Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri.

BERITA TERKAIT

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan akan melanjutkan rencana itu walaupun mendapat penolakan dari wapres.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas