Kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan adalah prioritas Pemerintah di tahun ketiga untuk merespon isu sosial kemiskinan dan ketimpangan. Ini sesuai dengan pernyataan Presiden.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, melaporkan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK dalam konferensi pers yang bertempat di Kantor Staf Presiden Jakarta.

“Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah. Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat," ujar Menko PMK mengawali paparannya.

Di tahun 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70.1 pada 2016. Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.

“Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2 persen di tahun lalu terutama di daerah tertinggal," ujar Menko PMK.

Sektor pendidikan mencatat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah terdistribusi dengan tepat sasaran kepada lebih dari 17,9 juta siswa. Pemerintah juga telah merehab 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru.

Untuk sektor kesehatan, diketahui sebesar 1.643 unit puskesmas sudah terakreditasi pada tahun 2017.

Soal kesejahteraan masyarakat, Menko PMK menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40 persen masyarakat terbawah.

Pada Program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) diketahui bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).

“Selama tiga tahun perjalanan Pemerintahan, Kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25 persen di awal Pemerintahan menjadi 10,64 persen di tahun 2017,” ungkap Menko PMK.

Dalam hal persentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.

“Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017,” tambah Menko PMK.

Untuk masalah pembangunan desa, Menko PMK memaparkan, sebanyak 32.711 unit air bersih, 21.357 PAUD, 13.937 unit pos pelayanan terpadu, dan 6.041 pondok bersalin desa telah dibangun.

Menko PMK juga memaparkan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu meningkatkan penerima Beasiswa Bidik Misi terus meningkat menjadi 340 ribu mahasiswa (2017), merevitalisasi pendidikan vokasi, dimana sejak 2015, orientasi SMK diubah menjadi demand-driven.

Kurikulum dan silabus juga telah diselaraskan sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian

Pemerintah juga telah mensertifikasi 395.394 tenaga kerja dan membangun 22 science and techno park sampai tahun 2017 ini.

Sedangkan terkait pembangunan desa, Menko PMK menyatakan bahwa Pemerintah telah membangun sebanyak 21.811 unit BUMDes.

Terkait anak, di tahun 2017 ini, jumlah kabupaten/kota layak anak telah meningkat menjadi 342. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 307. Pemerintah juga memastikan hadir bagi 30.000 jiwa lansia, 16.290 jiwa anak jalanan, dan 22.500 jiwa disabilitas berat.

Sedangkan terkait pelayanan ibadah haji, selama 3 tahun terakhir ini, bisa dipastikan indeks kepuasan jemaah haji meningkat, salah satunya karena meningkatnya kualitas fasilitas pondokan jemaah menjadi bintang 3.

Terakhir, untuk masalah berjalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Menko PMK menegaskan, sejauh ini telah disusun peta jalan GNRM 2017-2019 (Permenko PMK No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM dan tersusunnya pedoman umum pelaksanaan GNRM (Permenko PMK No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum GNRM); dan Pembentukan Gugus Tugas Revmen di K/L, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota (Kepmenko PMK No. 13 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Nasional).

Untuk upaya internalisasi, GNRM dilakukan melalui KKN Tematik di 40 PTN dan PT Keagamaan, IPDN, Jambore Pramuka dan Jambore Genre, media sosial bagi pelajar di 34 provinsi.