TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Sejak itu, setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati Hari Santri.

Sebagaimana tanggal-tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diperingati secara nasional, Hari Santri merupakan penghormatan pemerintah terhadap fatwa ulama untuk bela negara.

Saat itu, Indonesia yang baru merdeka harus menghadapi Inggris dan Belanda, sehingga KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad bahwa membela negara adalah jihad.

“Dengan semangat itulah para pejuang dan rakyat Surabaya bertempur melawan sekutu dengan gagah berani,” ujar Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso dalam keterangan persnya, Minggu (23/10/2017).

Keppres tersebut memberi pengakuan bahwa ulama dan para santri berperan besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru saja berdiri. Penetapan Hari Santri sekaligus untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membangun bangsa dan negara.

Semangat Hari Santri menurut Chriswanto masih relevan untuk saat ini. Pasalnya, Indonesia sedang bermasalah dengan karakter moral bangsa.

“Banyaknya korupsi dan dampak Pilkada yang berlarut-larut, menampakkan bangsa ini memuja demokrasi tapi tak bisa menerima hasilnya,” imbuh Chriswanto.

Pemimpin yang jujur dan amanah sulit ditemukan, maka menurutnya bila bangsa dan negara bermasalah dengan moralitas, resolusi jihad menjadi sangat relevan.

Resolusi jihad merupakan pembentukan santri-santri yang memiliki karakter moral yang mulia, mampu jujur, amanah, kerja keras dan hemat (mujhid muzhid), rukun, kompak, dan mampu bekerja sama dengan baik.

Dengan adanya santri-santri yang berakhlak mulia, merupakan modal yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dengan demikian perjuangan pondok pesantren dalam mengisi pembangunan tak pernah habis karena selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dalam program kerja LDII, pesantren harus menghasilkan santri atau alumni yang profesional religius,” imbuh Chriswanto.

Untuk menghasilkan santri yang memiliki karakter akhlak yang mulia, kurikulum pesantren selayaknya tidak sekadar teori namun juga praktik, yang mendorong psikomotorik para santri dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Para santri bisa melakukan aksi yang afirmatif terhadap segala persoalan bangsa.

Menurut Chriswanto, di sinilah peran besar para guru pesantren dalam menghasilkan santri yang berkarakter. Chriswanto mengingatkan, santri yang hebat hanya lahir dari para guru yang hebat.

Untuk itu ia mengingatkan agar guru-guru pondok pesantren di Indonesia tidak terkontaminasi sikap pragmatis dalam hal politik dan ekonomi.

“Para guru harus kembali kepada ajaran Islam, dengan berprilaku sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Para guru tidak hanya pencitraan dan hanya bisa membuat instruksi, tapi memberi contoh,” ujar Chriswanto.