Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sikap fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa kali berbeda dengan koalisi partai pendukung pemerintah, saat mengambil keputusan strategis di DPR.

Pertama soal Rancangan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dan menyikapi UU Pemilu.

Baca: PAN Akan Jadi yang Terdepan Ajukan Revisi Undang-Undang Ormas

Sindiran dan kecaman pun menghampiri partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan tersebut.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menanggapi sikap PAN.

Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa PAN sebenarnya menerima Perppu Ormas dengan catatan beberapa hari lalu.

Baca: Yusril Sudah Prediksi Perppu Ormas Akan Disahkan DPR Menjadi Undang-undang

Namun, Hendrawan mengaku heran, PAN tiba-tiba berubah sikap dengan menolak Perppu Ormas bersama Gerindra dan PKS saat rapat paripurna pada Selasa (24/10/2017) kemarin.

"Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Semula kami dengar pandangan mereka minta direvisi ada perbaikan kami juga tidak keberatan," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

PDIP tak mempersoalkan sikap PAN terkait Perppu Ormas.

Baca: Penolakan 3 Fraksi Tidak Kurangi Legitimasi Undang-Undang Ormas

Akan tetapi, Hendrawan mengingatkan setiap pilihan politik ada konsekuensinya.

"Tetapi jangan korelasi langsung (ke koalisi). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong," kata Hendrawan.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan setiap partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya memegang teguh etika politik.

Anggota Komisi III DPR ini mencontohkan, PPP akan memutuskan mundur dari koalisi apabila sudah tidak bisa bersama-sama.

"Bagi kami yang paling penting ketika kita sepakat untuk koalisi, etika koalisinya harus kita pegang dari sisi partai pendukung. Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi bagi PPP ini katakan lah bersama-sama, kalau kami harus tegas keluar dari koalisi," kata Arsul.

Baca: PPP, PKB, dan Demokrat Berikan Catatan Saat Setujui Perppu Ormas

Menurutnya, keputusan itu untuk mundur dari koalisi penting agar partai-partai lain tidak mendorong-dorong hal tersebut.

"Kalau anggota koalisi tidak bisa bersama-sama lagi dengan anggota koalisi lainnya harus bersikap. Jadi tidak usah kemudian anggota koalisi lain yang mendorong-dorong begitu untuk bersikap," katanya.

Diketahui dua kader PAN duduk di pemerintah pasca mendeklarasikan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Keduanya adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Kepala Ekonomi dan Industri oleh Soetrisno Bachir.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengklaim penolakan itu merupakan hasil dari penyerapan aspirasi dari masyarakat.

Dirinya mengaku yakin, Presiden Jokowi akan mentolerir perbedaan sikap yang ditunjukkan partainya tersebut.

"Saya kira Pak Jokowi maklum dengan perbedaan ini dan kami ketika itu diputuskan kami hormati," katanya.