TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka selama 3,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, ‎salah satu pembicaraannya yaitu persinggungan bisnis antara perusahaan BUMN dan swasta nasional di berbagai daerah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, inti pembicaraan tersebut yaitu bersinerginya perusahaan swasta dengan BUMN agar dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Menurut Rosan, BUMN seharusnya menjalankan perannya sebagai agent of development atau agen pembangunan.

Baca: Presiden Jokowi Akan Pangkas 800 Anak dan Cucu BUMN Jadi 200 perusahaan

Namun satu sisi ada peraturan BUMN harus ambil untung juga, sehingga terjadi bentrokan.

"Mana didahulukan, ambil untung atau agent of development yang membangun di banyak daerah‎, yang pengusaha tidak masuk karena rugi. Disitulah peran BUMN untuk masuk, yang kami tekankan bagaimana BUM kembali ke core bisnisnya, ini sangat direspon positif presiden," tutur Rosan.

‎Selain itu, Kadin pun mengusulkan nilai proyek sebesar Rp 50 miliar ke bawah diberikan ke pihak swasta.

Baca: Kisah 100 Personil Brimob Kalbar Selamatkan Karyawan Pabrik Petasan

Tetapi di Presiden memutuskan sebesar Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh diambil oleh BUMN.

"Ini sangat postif, memberikan peran pengusaha daerah untuk berinvestasi dan tidak bersinggungan dengan BUMN maupun BUMD, dengan itu UKM bisa bergerak, pengusaha daerah bisa bergerak," paparnya.