TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada semua pihak agar menghormati keputusan telah disahkannya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) oleh DPR.

Namun, jika ‎ada produk undang-undang yang tidak sesuai dengan pemikiran satu pihak ataupun banyak pihak, maka dipersilakan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

"Harus kita hormati begitu diputuskan mayoritas wakil rakyat, bagi yang tidak puas yang minoritas secara politik boleh menggugat ke MK, buktikan pasal mana (yang tidak sesuai)," tutur Jimly di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Menurut Jimly, jika di dalam UU Ormas tersebut ada yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, maka lebih baik segera diperbaiki untuk kebaikan semua pihak.

"Jadi saya bilang terima, tapi siap-siap diperbaiki kalau memang menimbulkan masalah. Misalnya kalau Ormas berafiliasi dengan partai, mau diperlukan sebagai parpol (partai politik) atau ormas, jadi ada masalah hubungan parpol dan ormas, ini bagaimana baiknya," paparnya.

Kemudian, terkait organisasi yang menamakan dirinya sebagai ormas tapi berpolitik dan memiliki tujuan politik. Contohnya, Hizbut Tahrir yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu partai pembebasan.

"Jadi melihat masalah harus komprehensif, tidak cukup hanya melihat satu per satu pasal, ribet menata hukum kita bila begitu caranya," ucap Jimly.