Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru hingga alun-alun demokrasi, resmi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Politikus Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyambut baik disahkannya anggaran pembangunan gedung baru.

Alasannya gedung baru diperlukan karena kondisi gedung lama membutuhkan perbaikan.

Baca: KPK Ogah Datang, Pansus Angket Segera Akhiri Masa Kerja

"Coba datang ke ruang anggota DPR. Ruangan kerjanya kalah sama ruang kepala desa di DKI. Kalah dengan ruangan camat di Pulau Jawa," kata Sodik saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini berencana mengajak masyarakat melihat secara langsung kondisi gedung serta ruangan anggota DPR yang berada di Nusantara I.

"Saya ajak masyarakat untuk tinjau langsung ke ruangan kerja anggota dan pimpinan Jangan lihat ruang sidang saja," kata Sodik.

Baca: Yusril Ihza: HTI Belum Tamat Dengan Disahkannya Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang

Dirinya juga memberikan gambaran terkait kondisi gedung dan ruangan kerja anggota dewan saat ini.

Menurutnya, ruangan kerja anggota DPR kalah bagus dibandingkan ruangan camat di DKI Jakarta atau kepala bagian di lembaga negara.

Fasilitas gedung DPR lama dinilai tak memadai.

Sodik mengatakan, ruangan kerja diisi oleh lima tenaga ahli dan dua orang staf administrasi untuk masing-masing anggota.

Baca: Pemprov DKI Akan Survei Kebutuhan Hidup Layak di 5 Pasar Untuk Tentukan UMP

Bahkan, ada staf yang tidak mendapat tempat dan harus bekerja di luar ruangan.

WC di tiap lantai fraksi pun berada di luar dan digabung untuk anggota DPR dan seluruh staf.

Bahkan, fasilitas ibadah atau musala di tiap fraksi minim sehingga harus berdesakan.

"Itulah gambaran ruang kerja anggota dan pimpinan DPR," katanya.

Baca: Mundur Saat Ahok Pimpin DKI, Adik Prabowo Subianto Ajukan Diri Kepada Anies Pimpin Kembali Ragunan

Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Anggaran dua proyek tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017) kemarin.

Untuk diketahui, jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp 601 miliar.

Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.

Total alokasi anggaran sebesar Rp 601 miliar itu masuk ke dalam anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.