TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator TPDI Petrus Selestinus menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang khawatir pemerintah akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan SBY sebelum dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, pekan lalu.

Baca: Dua Isu Penting Dibahas di Pertemuan SBY dan Jokowi, Apa Saja?

Petrus menilai kekhawatiran SBY bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan instrumen UU Ormas untuk bertindak sewenang-wenang juga tidak memiliki dasar hukum.

"Karena bukankah kewenangan Presiden sudah dibatasi dengan berbagai perundang-undangan yang ada dan apakah Presiden Jokowi memiliki karakter demikian?" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com.

Baca: Presiden Joko Widodo Tak Siap Ditanya Soal Pertemuan dengan SBY

Lebih jauh, ia mencurigai SBY tengah memasang 'ranjau' yang berpotensi menjatuhkan Jokowi bilamana presiden tak melakukan revisi UU Ormas seperti yang disampaikan.

"Bisa saja menjadikan itu sebagai sebuah ingkar janji yang dikualifikasi sebagai "perbuatan tercela" yang menurut pasal 7A UUD 1945 dapat berakibat seorang Presiden diimpeachment," tandas Petrus.

Seperti dilansir Kompas.com, lewat video conference, beberapa waktu lalu, SBY menegaskan bahwa sebelum Partai Demokrat memutuskan mendukung Perppu ormas dengan catatan, pihaknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Baca: Pertemuan Jokowi Dengan SBY Sempat Bahas Soal Undang-Undang Ormas

"Ditanyakan apakah bersedia merevisi? Mendagri menjawab bersedia," ucap SBY.

SBY pun mengancam akan mengeluarkan petisi politik apabila pemerintah tidak menepati janjinya merevisi UU Ormas. Isi petisi politik tersebut berupa ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

"Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong," ujar SBY.