KPU Pertanyakan Sikap Bawaslu Terima Laporan Sengketa Kepengurusan PKPI

Laporan ‎Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Komisioner KPU, Hasyim Asyari ‎mempertanyakan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menerima laporan dari dua kepengurusan partai politik terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihaknya dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi‎.

Laporan tersebut berasal dua kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ‎yang dipimpin Hendropriyono ‎dan Haris Sudarno‎.

Baca: Demokrat Makin Mesra Dengan Pemerintah, Fadli Zon Yakin Gerindra Solid Bersama PKS dan PAN

"Kalau sikap KPU kan jelas ya, kalau dalam pandangan KPU partai politik jelas kelembagaan hanya‎ ada satu, apapun parpolnya," kata Hasyim di Gedung Bawaslu,‎ Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Baca: UMP DKI Jakarta Tahun 2018 Ditetapkan Sebesar Rp 3,6 Juta

Hasyim menuturkan, ‎menurut pasal 176 UU Pemilu telah ditentukan bahwa mendaftar sebagai calon peserta pemilihan umum adalah pimpinan parpol, sekretaris jenderal dan dokumen persyaratan.

Baca: Begini Reaksi Dirjen Imigrasi Sikapi Gugatan Setya Novanto

Dokumen persyaratan adalah mereka yang memiliki keputusan Menkumham tentang kepengurusan mendapatkan SK.

"Jadi pegangan kami ya SK terakhir Kemenkumham," katanya.