TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais meminta partainya untuk keluar dari koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dikatakan Amien Rais menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menilai PAN tidak etis menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar. karena akan jadi beban sejarah," kata Amien Rais saat dijumpai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).

Adapun beban sejarah yang dimaksud mantan Ketua MPR RI ini, yakni salah satunya kebijakan pemerintah mengenai proyek pembangunan reklamasi.

Baca: Reklamasi Pulau Untuk Cina, Amien Rais Heran TNI D‎iam Saja

"Ikut memikul dosa rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa tapi pengembang," ucap Amien Rais.

Jika tidak keluar dari koalisi pemerintah Jokowi-JK, kata dia, PAN akan dicap sebagai partai politik pendukung negara yang tidak melayani masyarakat.

"Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang, bukan rakyat," kata Amien Rais.