TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menanggapi komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai sikap PAN yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ( Perppu) nomor dua tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Kalla pada Selasa lalu ‎menyebut penolakan PAN tersebut tidak Etis, pasalnya Partai berlambang matahari tersebut berada di alam koalisi pemerintah yang seharusnya mendukung pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Amien mengatakan PAN sebaiknya keluar dari koalisi pemerintahan.

"Yang Betul pak JK, sebaiknya pan keluar, karena akan jadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (2/ 11/ 2017) .

‎Menurut Amien, berada di koalisi pemerintahan sekarang ini membuat partainya harus memikul dosa yang dilakukan rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

‎"Ikut memikul dosa rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, meikarta, dan lain-lain, dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa tapi pengembang," katanya.

Baca: Ahok, Anies, AHY, Gatot, dan Rizieq Muncul Sebagai Capres Pilihan Masyarakat Jabar

Apabila tidak keluar dari koalisi pemerintahan, PAN menurut Amien akan dicap sebagai partai yang tidak konsisten.

PAN lahir dari rahim reformasi, namun dalam perjalanannya tidak menjalankan amanah reformasi.

"Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang bukan Rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui PAN bersama 7 partai lainnya tergabung dengan koalisi pemerintahan. PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan pada 2 September 2015.

Masuknya PAN di Koalisi menempatkan kadernya, yakni Asman Abnur duduk sebagai Menpan RB.