TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah memeriksa Kepala Bakamla Arie Sudewo terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di lingkungan Bakamla.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan tersebut bukan dilakukan di KPK melainkan di POM TNI pada minggu lalu.

“Pemeriksaan dilakukan di POM TNI. Jadi pemeriksaan tetap dilakukan tapi tempatnya bukan di KPK tapi di POM TNI,” ucap Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2017).

Febri menjelaskan, tempat pemeriksaan dilakukan di POM TNI lantaran dalam penanganan kasus ini ada koneksitas antara KPN dan TNI, dimana keduanya sama-sama menangani kasus ini.

Penyidik KPK menangani pihak swasta, sementara POM TNI menangani tersangka dari unsur TNI.

“Kami kan dalam proses koordinasi tentu salah satu poinnya adalah memilah kewenangan KPK di sipil dan Pom TNI,” ungkap Febri.

Febri menambahkan dalam pemeriksaan tersebut, Arie diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan (NH) selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan tersangka di kasus ini.

"Pemeriksaan pada Kepala Bakamla dilakukan untuk melengkapi berkas tersangka NH," singkat Febri.

Diketahui, dugaan keterlibatan Arie Sudewo sebelumnya telah tertuang dalam pertimbangan vonis hakim untuk terdakwa mantan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi.

Arie Soedewo disebut memerintahkan Eko untuk menanyakan fee yang akan diberikan PT Melati Technofo Indonesia, selaku perusahaan pemenang proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Sementara itu soal keterlibatannya dan meminta jatah, Arie Soedewo telah membantah saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Arie mengaku baru mengetahui adanya fee yang diterima anak buahnya setelah terjadi operasi tangkap tangan terhadap pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi.