TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara mengenai seruan boikot partai pendukung Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menilai seruan tersebut pada titik tertentu bisa menjurus radikalisme berbasis agama.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Romi itu saat menjadi pembicara evaluasi realisasi anggaran program bimas Islam triwulan III dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan nikah tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provisi Jawa Timur.

Baca: Ketum PPP Minta Menkominfo Bekukan WhatsApp Jika Tak Cabut Konten Porno

"Oleh karena itu isu ini akan tetap menjadi isu yang paling mengemuka dalam pembagunan sektor keagamaan sampai lima-sepuluh tahun kedepan," kata Romi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2017).

Romi mengatakan, secara geografis Indonesia sangat mudah untuk di pecah belah.

Sehingga dia memastikan, dibalik seluruh konflik yang diagamakan, ada faktor non agama.

Namun sayangnya, banyak pihak yang terjebak dan menganggapnya sebagai konflik berbasis agama.

"Konflik horizontal juga dilatarbelakangi dengan identitas-identitas yang sama sekali bukan identitas keagamaan. Karena itu, membaca konflik horizontal harus dengan kehati-hatian," katanya.

Baca: Menteri Pariwisata Bawa Kekuatan Penuh di World Travel Market London

Romi berharap masyarakat tidak mudah menganggap konflik horizontal sebagai konflik berbasis agama.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan keempat terbesar penduduknya di dunia, kata Romi, maka Indonesia menjadi laboraturium dari semua agama.

Selain itu, semua agama yang ada di dunia juga masuk ke Indonesia dan menularkan pemahamannya.

"Salah satunya adalah Islam. Sehingga, laku dan gerak Islam di Indonesia, akan menentukan laku dan gerak Islam di dunia. Sebab, 1/8 penduduk Islam di dunia ada di Indonesia," tuturnya.