Rotasi Panglima TNI Diharapkan Mengacu pada UU TNI
Wacana pergantian Panglima TNI akhir-akhir ini mulai mengemuka ke publik.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pergantian Panglima TNI beberapa hari ini mengemuka di publik.
Banyak pihak menilai sebaiknya pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan dengan mengacu pada pola rotasi sesuai UU TNI.
Ketua Umum DPP Garda NKRI, Haris Pratama mengatakan, mengacu pada pasal 3 undang undang TNI nomor 34 Tahun 2004 pergantian Panglima TNI alangkah baiknya dilakukan rotasi dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
"Pengganti Gatot Nurmantyo sebaiknya berasal dari angkatan udara ataupun angkatan laut," kata Haris dalam keterangannya, Jumat (10/11/2017).
Baca: Panglima TNI Yakin Masyarakat Sepakat Anugerah Empat Pahlawan Nasional
Menurut Haris, rotasi pergantian Panglima TNI secara bergiliran antar angkatan itu untuk membangun solidaritas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI.
"Presiden Jokowi sebaiknya segera melakukan pergantian Panglima TNI dalam bulan ini atau paling lambat bulan depan karena masa jabatan panglima TNI saat ini akan memasuki masa pensiun," bebernya.
Dia melanjutkan, pergantian Panglima TNI akan membutuhkan persetujuan DPR sehingga membutuhkan waktu untuk proses pergantian itu.
"Untuk regenerasi didalam TNI maka proses pergantian Panglima TNI akan berdampak pada penyegaran di tubuh TNI," tandasnya.
Senada dengan Haris, Ketua bidang OKK DPP Garda NKRI Fino Mongkau menambahkan, pergantian Panglima TNI sebaiknya diselaraskan dengan agenda kepentingan pemerintah untuk membangun kekuatan maritim.
"Oleh karena itu, pengganti Panglima TNI saat ini sebaiknya dari angkatan udara atau angkatan laut. Karena membangun kekuatan maritim yang disegani membutuhkan bantuan kekuatan yang terintegrasi antar angkatan udara dan angkatan laut dengan tidak meninggalkan kekuatan angkatan darat," terangnya.
Dia berharap, pergantian Panglima TNI kali ini dapat menjadi momentum untuk membangun TNI yang profesional yakni TNI yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan tunduk pada perintah otoritas sipil.
"Kita juga meminta Panglima TNI yang terpilih nantinya perlu meningkatkan modernisasi alutsista yang modern dan diikuti peningkatan kesejahteran prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern," pungkasnya.