Fahri Hamzah Sebut Setya Novanto Didatangi Untuk Diajak Nego

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa kasus mega korupsi KTP elektronik sudah bercampur dengan politik.

Menurutnya, kasus ini adalah ajang untuk pertempuran untuk memperebutkan tiket menuju tahun politik di 2019 mendatang.

"Kasus ini sudah mengarah ke kasus politik, ya. Dan makin di ujung saya liat kasus ini lebih mengarah kepada perebutan tiket 2019. Ini adalah perebutan 14,3 persen suara Golkar," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Fahri menuding, KPK memiliki kepentingan merebut tiket Golkar untuk digunakan oleh kelompok yang bersekapat dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Jadi KPK ini dalam deal besar dia. Untuk merebut tiket Golkar. Saya makin yakin itu karena buktinya kerugian negaranya nggak ada, fakta hukumnya nggak ada," katanya.

Baca: Anies Minta ASN Terbaik di Jakarta Ditugaskan di Kepulauan Seribu

Terkait hal tersebut, Fahri juga mendapat informasi, bahwa Setya Novanto berkali-kali didatangi untuk diajak negosiasi terkait hal tersebut.

"Pak Nov itu kan berkali kali didatangi untuk diajak nego. Malah dia mau ngajak nego termasuk soal pansus angket," katanya.

Tanpa menjelaskan, informasi yang didapat, Fahri mengatakan, bahwa ada pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Setya Novanto adalah mahkota bagi KPK.

"Kalau dia tidak dipenjara maka hancurlah KPK. Dia ngomong begitu. Itu konfirmasinya datang dari beberapa tempat kemudian juga Pak Nov istilahnya mengiyakan," katanya.