TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh senior dan dihormati di Golkar, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluarkan ide bahwa partai Golkar harus segera mencari ketua umum baru menggantikan Setya Novanto yang sudah menyandang status tersangka dan menjadi DPO oleh KPK.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, pandangan JK sebagai suatu pemikiran reformis yang dapat membawa perubahan dinamis di tubuh Golkar.

Yakni untuk menyikapi, mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan terkait kerja politik Golkar ke depan sebagai konsekuensi dari dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Pemikiran JK ini sekaligus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh memiliki good leadership di semua medan," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Jumat (17/11/2017).

Baca: Kata Yorrys, Jokowi Kantongi Sosok Calon Ketua Umum Golkar Pengganti Setya Novanto, Siapa Dia?

Karena memang menurutnya, persoalan dihadapi Golkar kali ini, bukan masalah ringan.

Sekalipun berlawanan dengan arus utama di tubuh Golkar, menurut Emrus, pandangan JK merupakan solusi terbaik bagi Golkar dalam rangka kerja politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk Pileg dan Pilpres .

Selain juga untuk membangun demokrasi subtansial di tubuh Goklar dan menumbuhkan siliditas murni antar sesama kader Golkar.

Untuk itu, kata Emrus, ini waktunya bagi JK “turun gunung” menyelamatkan Golkar dengan melahirkan kepengurusan baru.

Itu bisa jadi melalui Munaslub. Tentu harus berbasis pada demokrasi substansial. Jangan sampai terjadi penentuan kepengurusan melalui demokrasi kepalsuan atau hanya demokrasi prosedural.

Oleh karena itu, JK, menurut Emrus, memiliki kemampuan luar biasa menyelamatkan Golkar. Sebab, JK tokoh senior di Golkar dan dihormati di negeri ini.

Selain itu, JK memiliki jaringan ke seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia, berani, tegas, berfikir dan bertindak reformis, tenang. Pun JK dapat melakukan komunikasi intens dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi saat ini JK menjadi orang kedua di negeri ini, ia pun sangat kredibel menyelesaian berbagai konflik di tanah air.

"Tentu yang juga takalah pentingnya, tetap mendukung dan menwujudkan komitmen Golkar mengusung dan memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 sebagaimana sudah menjadi keputusan partai Golkar," tegasnya.

"Saran saya, JK harus “turun gunung selamatkan Golkar. Now or Never," tambahnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, desakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, bakal dibahas.

Baca: Wasekjen Golkar: Desakan Munaslub Bakal Dibahas

Dorongan itu banyak muncul dari politisi senior partai berlambang pohon beringin itu mulai dari Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ace mengatakan, desakan Munaslub dari para politisi senior itu harus dipertimbangkan dan dibahas.

Namun hingga saat ini pembahasan mengenai desakan itu masih belum dibawa dalam rapat khusus.

"Kita sendiri masih belum rapat secara khusus terkait dengan perkembangan mutakhir Partai Golkar dalam menyikapi peristiwa yang terjadi dengan Ketua Umum. Karenanya desakan agar atau seruan agar misalnya dari Pak JK ke lainnya ya memang harus dibicarakan, harus dibahas," kata Ace saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Namun Anggota komisi II DPR ini menjelaskan, DPP Golkar tidak menutup kemungkinan akan membahas usulan-usulan tersebut.

Namun sampai hari ini partai berlambang pohon beringin itu belum memberikan putusan akhir terkait dengan pengadaan munaslub.

"Jadi menurut saya karena ini belum sikap resmi partai ya, ya memang harusnya dimungkinkan untuk dibahas dan itu tidak menutup kemungkinan untuk dibahas di internal partai," katanya.

Menurutnya, mekanisme pengadaan munaslub harus melihat pada tiga aspek perkembangan situasi terkini Novanto.

Pertama, kondisi Novanto paska kecelakaan. Kedua, proses hukum Novanto yaang sedang bergulir. Ketiga, imbauan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Proses munaslub, kata Ace, juga harus dilaksanakan secara objektif.

"Jadi maksud saya sekarang kita melihat segi objektifnya bahwa ketua umum sedang mengalami peristiwa ini kan. Yang kedua saya mendapatkan informasi bahwa ketua umum sedang melakukan upaya hukum, begitu ya. Nah ini semua kan harus dilihat, harus dikaitkan gitu," katanya.(*)