TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan partai Golkar terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto dianggap sebagai jalan tengah yang mempersatukan faksi di tubuh partai berlambang beringin pasca Setya Novanto menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.

Apalagi Airlangga juga sekarang masih di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yakni menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Dukungan pada pemerintah akan mempertegas komitmen partai. Contoh sikap Nasdem, Hanura, PPP bisa dilihat sebagai konsistensi. Memang akan ada resiko. Tapi, setiap pilhan mengandung resiko," ujar Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego kepada Tribunnews.com, Senin (20/11/2017).

Karena Indria Samego menilai jalan restrukturisasi Partai Golkar menjadi harga mati bila ingin menyelematkan nasib partai berlambang beringin pascapenahanan Setya Novanto.

Baca: Politisi PKS Nasir Pertanyakan Kepantasan Novanto Masih Jabat Ketua DPR

"Orang-orang Partai Golkar yang memilih status quo harap menyadari soal itu," ujar Indria Samego.

Karena menurutnya, hal ini akan lebih mengedepankan harmonisasi partai daripada mempertajam faksionalismenya.

Untuk itu perlu ada kesepakatan diantara elite Partai Golkar untuk lebih mengutamakan kepentingan partai.

Karena tegas dia, hanya dengan konsolidasi dan restrukturisasi, partai dilihat secara lebih obyektif.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian digadang- gadang untuk menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Meski begitu Airlangga menyatakan, belum bisa berkomentar banyak mengenai wacana tersebut. Pasalnya, untuk memilih ketua umum, Partai Golkar punya mekanisme sendiri.

Mekanisme tersebut, bergantung kepada aspirasi daerah. Selain menyerahkan kepada daerah, Airlangga juga mengatakan, pencalonannya menjadi ketua umum Golkar juga bergantung pada Presiden Jokowi.

Maklum saja, Airlangga saat ini merupakan anggota Kabinet Kerja.

"Sayakan pembantu Presiden dan kader partai, makanya, saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada bapak (presiden)," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (20/11).