Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kata Politisi Gerindra, Korupsi Megaproyek E-KTP Terjadi di Era SBY

"Saya rasa masyarakat makin tahu kalau di era SBY memerintah, merupakan era 'perampokan' besar-besaran uang rakyat," ujar Arief melalui pesan singkat.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Kata Politisi Gerindra, Korupsi Megaproyek E-KTP Terjadi di Era SBY
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10/2017). Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat bersama anggota Fraksi Demokrat di DPR menggelar rapat internal untuk merumuskan materi revisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyuarakan pendapatnya mengenai kasus korupsi mega proyek E-KTP yang kabarnya merugikan negara hingga triliunan rupiah itu.

Arief menyebut korupsi E-KTP adalah bukti bahwa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan era 'penjarahan' uang negara.

"Saya rasa masyarakat makin tahu kalau di era SBY memerintah, merupakan era 'perampokan' besar-besaran uang rakyat," ujar Arief melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2017).

'Perampokan' besar-besaran uang rakyat yang dimaksud Arief adalah karena di era pemerintahan SBY banyak kasus besar terungkap mulai dari kasus Century, Hambalang, hingga E-KTP.

Baca: Setya Novanto Sebut Rutan KPK Sangat Baik

Arief pun menyebut masyarakat bisa jadi akan semakin pesimis dengan dipertontonkan maraknya korupsi yang dilakukan oleh elite politik dan pejabat negara.

Berita Rekomendasi

Ia juga mengungkap era Jokowi tak ubahnya era pemerintahan SBY yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat itu.

"Nah, di era Joko Widodo juga akan seperti era SBY nantinya. Coba sudah berapa banyak anggota DPR, bupati, serta pejabat di kementerian yang kena OTT," imbuh Arief.

Dia berharap Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus bekerja membangun infrastruktur semata namun mengontrol pula anggaran proyeknya.

"Jangan hanya fokus bekerja-bekerja bangun infrastruktur, tapi tidak mengontrol anggaran proyeknya apakah wajar atau ada mark up," kata Arief.

Hal itu, terang Arief, akan berdampak nantinya Jokowi disebut Presiden dengan era perampokan uang negara atau tidak.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas