TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, menilai sebaiknya Ketua Umum Partai Golkar yang akan datang bukan orang yang memiliki jabatan di lembaga pemerintahan atau DPR.

Ali mengaku akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo jika bertemu.

"Kalau saya mengusulkan, kalau saya berkesempatan bertemu dengan pak presiden, saya mau bilang orang yang mau mimpin Partai Golkar jangan punya jabatan di pemerintah maupun DPR," ujar Ali kepada wartawan di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

Baca: Mahfud MD: Mau Golkar Bubar Boleh, Saya Nggak Ikut-ikutan, Tapi Jangan Korbankan DPR

Ali menegaskan bahwa hal tersebut juga harus diterapkan kepada jabatan badan pengurus harian (BPH) Partai Golkar lainnya.

Menurut Ali, hal ini perlu diterapkan agar Partai Golkar tidak terkait dengan dana APBN.

"Kemudian jelas baik-baik itu, mau bendahara umum, mau sekretaris jenderal, mau ketua umum. Supaya gak ada kaitannya dengan urusan APBN. Kasihan partai tersandera nanti," jelas Ali.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar digantikan oleh Idrus Marham yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Jabatan Plt yang diemban Idrus sampai adanya putusan praperadilan Setya Novanto yang sedang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.