TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Putri tertua Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Rahman juga disebut layak menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Juru Bicara Presiden Keempat almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, mengapresiasi sikap Khofifah Indar Parawansa yang menyatakan mundur dari kabinet.

Adhie menilai, Khofifah yang kini masih menjabat sebagai Menteri Sosial ini, telah mengajarkan etika bernegara yang baik.

Adhie Massardi kemudian mengungkapkan, diangkatnya Khofifah Indar Parawansa di kabinet oleh Presiden Jokowi lantaran representasi dari Muslimat NU (Nahdlatul Ulama). Adhie kemudian menyarankan, tidak salah jika Presiden juga mencari pengganti Khofifah dari kalangan Muslimat NU juga.

"Banyak sekali kader-kader dari perempuan NU yang mumpuni. Salah satunya adalah Alissa Wahid bernama lengkap, Alissa Qotrunnada Munawaroh Rahman, putri tertua Gus Dur. Beliau selama ini sudah dikenal banyak mengabdi kepada masyarakat," kata Adhie Massardi.

Allisa yang dikonfirmasi tribun, menjawab diplomatis saat ditanya dirinya dianggap layak menggantikan Khofifah. Katanya, bangsa ini membutuhkan figur yang menempatkan rakyat sebagai stakeholder utama.

Seluruh kebijakan publik harus ditujukan utk memenuhi kebituhan rakyat itu. "Karena itu, kita butuh orang yang mampu memahami kebutuhan rakyat dan mampu mengelola sumber daya negara. Dia juga harus mampu mendobrak kejumudan birokrasi," ungkapnya.

Ditanya kembali apakah bersedia jika diminta masuk kabinet? "Ndak saya pikirkan," singkat Allisa.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dipastikan akan maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. Khofifah memastikan akan mundur sebagai menteri Sosial di Kebinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tidak menyiapkan nama kader yang dinilai mumpuni untuk menjabat sebagai Menteri Sosial.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menegaskan, pihaknya tidak menyiapkan nama pengganti Khofifah. Sebab, yang memutuskan untuk memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Untuk nama menteri sosial (pengganti Khofifah) tidak ada," ujar Said di Mataram, Nusa Tenggara Barat kemarin.

Said kemudian hanya mengimbau kepada kader NU yang akan maju pada pemilihan kepala daerah 2018 untuk menegakkan prinsip NU. "Kalau menjadi gubernur dia harus memperkuat Islam Nusantara," ujar Said.