Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

TB Hasanuddin Sepakat dengan Panglima TNI Soal Politik Negara

Purnawirawan Jenderal TNI AD itu mengatakan dalam politik negara, semua yang dilakukan adalah untuk keutuhan negara.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in TB Hasanuddin Sepakat dengan Panglima TNI Soal Politik Negara
Tribunnews.com/Nurmulia Rekso
TB Hasanuddin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo sempat mengakui bahwa dirinya berpolitik, namun politik tersebut bukanlah politik praktis seperti yang diterapkan para politisi saat kampanye, melainkan politik negara.

Pernyataan Panglima tersebut sempat diamini oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam pidatonya di acara HUT TNI pada 5 Oktober lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin, mengaku sepakat jika aparat negara seperti Panglima TNI, mempraktikan politik negara.

Purnawirawan Jenderal TNI AD itu mengatakan dalam politik negara, semua yang dilakukan adalah untuk keutuhan negara.

"Politik negara menjadi politik bersama, bukan politik praktis. Kalau kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan, itu adalah politik negara," ujarnya dalam diskusi di Bakkoel Coffee, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Tidak hanya aparat negara, politik negara idealnya juga dipraktikan oleh para politis, dari paratai manapun, dari paham apapun yang diakui di Indonesia.

Berita Rekomendasi

Semua pihak harus berorientasi pada kedaulatan NKRI menurut anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

"Tapi kalau sudah mejelek-jelekan pemerintah, itu sudah politik praktis," terangnya.

Sayangnya ada saja anggota TNI yang tergiur pada politik praktis. Hal itu tidak boleh terjadi, karena sang anggota TNI jelas-jelas telah melanggar sumpahnya sebagai seorang prajurit.

Salah satu pemicu dari terjebaknya seorang prajurit ke dalam politik praktis, adalah ruang yang diberikan oleh Partai Politik pendulang elektabilitas.

"Tidak boleh partai politik itu, jangan diberikan ruang," terangnya.

Jika sang anggota TNI berniat mengabdikan dirinya melalui jabatan yang hanya bisa diraih melalui jalur politik, maka idealnya sang prajurit mengundurkan diri. Hal itu adalah jalur yang ia tempuh pada 2009 lalu, sebelum terjun menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Saya keluar empat tahun sebelum pensiun. Kalau saya tidak jadi anggota DPR, saya nganggur, saya dengan pensiun dini. Semua hidup ada resikonya," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas