Ada Pakta Integritas, Wasekjen Golkar: Sementara Untuk Setya Novanto Dikesampingkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui adanya pakta integritas yang mengatur kadernya untuk mundur jika tersankut kasus korupsi.

DPP Partai Golkar telah menggelar rapat pleno dan hasilnya bahwa Setya Novanto akan tetap jadi ketua umum jika gugatan praperadilan yang didaftarannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan hakim.

Menurut Ace, seharusnya setiap kader partai terutama pengurus konsisten terhadap pakta integritas itu.

Namun dia mengatakan hasil rapat pleno yang tidak langsung memberhentikan Novanto merupakan hasil keputusan politik untuk menyatukan berbagai pandangan.

"Tetapi karena ini adalah keputusan politik dari sekian pandangan politik itu juga harus kita hormati. Karena ini adalah politik. Oleh karena itu seharusnya semua menyadari akan adanya pakta integritas itu," ungkap Ace di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Baca: Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Tidak Dapat Hadiri Pertemuan dengan DPP Nanti Malam

Ace tidak menampik jika keputusan rapat pleno itu akhirnya membuat pakta integritas tidak berlaku untuk Setya Novanto.

Menurut Ace, itu adalah hasil proses politik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu dan memberikan kesempatan Setya Novanto untuk mendapatkan upaya keadilan melalui proses peradilan.

"Itulah realitasnya. Kita berharap bawa semua bahwa semua bisa hormati dan mentaati pakta integritas itu. Apa yang ditanyakan adalah supaya kita konsiten dengan pakta integritas itu," kata dia.