TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi perihal disebutnya nama Rachmad Lasimpara dan Rahmawati yang disebut Panglima TNI Gatot Nurmantyo bukan sebagai anak TNI Polri, Nurseto Budi Santoso dari PP GM FKPPI beserta Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim Ir Agoes Soerjanto selaku tuan rumah Rapimpus III GM FKPPI angkat bicara.

Ia menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan Rachmad Lasimpara dan Rahmawati yang merupakan Putera Puteri TNI-Polri.

Dikatakannya, PP GM FKPP terbiasa melakukan tahapan seleksi calon Pengurus Pusat dengan tahapan menyiapkan nama nama untuk diseleksi, menerima berkas calon yang terdiri dari Surat Permohonan, SKEP Orang Tua, KTA GM FKPPI, KTP, Kartu Keluarga, CV, bila diperlukan surat surat pendukung tentang status hubungan orangtua dan anak.

"Lalu kita memeriksa berkas, seleksi berkas dan melakukan wawancara," kata Nurseto, Selasa (28/11/2017).

Saat seleksi pengurus KB FKPPI dilakukan pada 2015 tidak menerima Skep orang tua, KTA FKPPI, KTP, CV dari kelima nama yang disebutkan oleh Panglima TNI.

Sampai dengan saat pelantikan hanya Ketua umum Dan 4 wakil ketua di JHCC pada 11 Agustus 2015, nama-nama baru  yang dicantumkan di luar GM FKPPI dan Ormas FKPPI, tidak pernah memberikan berkas berkas yang wajib untuk di serahkan.

Nurseto menegaskan dua nama yang telah di sebut kan Panglima TNI, merupakan tanggung jawab dia selaku Sekjend GM FKPPI.

Untuk itu bila masih ada hal hal yang perlu di lurus kan dia siap menjelaskan lebih lanjut.

Sedangkan Ir Agoes Soerjanto menambahkan, jiwa ksatria tetap harus di utamakan untuk meminta maaf kepada sesama anak prajurit.

Sementara itu, Rachmad Lasimpara mengatakan, dirinya adalah anak purnawirawan TNI dan menunjukan surat anggota Polri mendiang ayahnya dengan Nomor SK 6355/9/61/U.P tertanggal 28 Desember 1961.

“Pangkat terakhir ayah saya Pelda NRP 411220048 dinas terakhir di Donggala – Sulawesi Tengah,” kata Wakil Bendahara Umum FKPPI Pusat ini.

Ia menilai ada kekeliruan informasi yang disampaikan Panglima hingga mengakibatkan kekisruhan di kalangan pengurus dan anggota.

Ia menduga apa yang disampaikan Jenderal Gatot mungkin ada informasi yang keliru dan pihaknya memastikan tidak akan menuntut secara hukum.

Sebelumnya diketahui bahwa Jenderal Gatot sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran menilai ada pelanggaran FKPPI dalam anggaran dasar rumah tangga (ADRT).

Pelanggaran itu antara lain karena mengangkat pengurus yang bukan anak anggota TNI, Polri atau purnawirawan. 

Hal tersebut ia katakan dalam Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus) III-2017 GM FKPPI di Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.