TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) menampilkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, berada di atas 52,1 persen.

Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh mengatakan, berdasarkan temuan survei saat diajukan pertanyaan menurut anda bagaimana kinerja pemeritahan Jokowi-JK selama ini, sebagian besar responden ‎menilai baik 52,1 persen dan yang menilai buruk 18,3 persen.

"Responden yang menilai baik sebagian besar nilai bahwa 37 persen Jokowi mampu melakukan‎ tugas pembangunan yang merata, 15 persen kepemimpinannya pro rakyat, dan 11 persen nilai Jokowi sudah hampir tuntas memenuhi janji kampanyenya," tutur Poempida, Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Sementara responden yang menilai buruk sebesar 21 persen karena Jokowi-jK tidak dapat menjalankan janji-janjinya saat berkampanye di 2014, dimana hanya 17 persen responden menilai kinerja bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Kemudian 16 persen merasa tidak ada perubahan dan 15 persen Jokowi-JK dinilai menambah utang semakin banyak, serta 8 persen pemerintahan dinilai dikendalikan asing," ujar Poempida.

Menurutnya, respons positif publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sejalan dengan masih tingginya elektabilitas Jokowi yang mendapatkan skor 24,38 persen, disusul Prabowo Subianto sebesar 21,09 persen, Gatot Nurmantyo 2,80 persen, AHY sebesar 2,1 persen, Anies Baswedan 2,14 persen, dan nama lainnya dengan angka di bawah 2 persen.

"Persentase tersebut ketika responden diajukan pertanyaan jika Pilpres dilakukan hari ini anda akan memilih Capres siapa? Sehingga tidak menutup kemungkinan Jokowi akan terpilih kedua kalinya pada Pemilu 2019," papar Poempida.

‎Survei nasional Orkestra ini dilakukan rentang waktu 6-20 November 2017, melibatkan 1.300 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan maksud mengukur elektabilitas Parpol dan Capres serta kinerja pemerintahan Jokowi-JK